Ambon (Antara Maluku) - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial yang menyalurkan bantuan dana sebesar Rp15,996 miliar ke Maluku bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan kemiskinan.
Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Madjid di Ambon, Jumat, mengatakan, adanya kucuran dana bantuan ini harus dimanfaatkan pemerintah daerah menyusun program pembangunan yang secara bertahap bisa menurunkan angka penduduk miskin.
Menurut Suhfi, data Badan Pusat Statistik awal Januari 2012 menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin berdasarkan pulau berada di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 25,25 persen sementara persentase penduduk miskin terkecil terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 6,88 persen.
Pemerintah daerah harus lebih proaktif menyusun program pemberdayaan dan membangun infrastruktur dasar secara merata di 11 kabupaten/kota.
"Dukungan atau bantuan dari pemerintah pusat di antaranya perhatian Kemensos juga sangat dibutuhkan," tegasnya.
Sejumlah program yang dibantu oleh Kementerian Sosial kepada Provinsi Maluku banyak bersentuhan dengan agenda besar pengentasan kemiskinan seperti rehabilitasi sarana rumah tidak layak huni (RTLH), Program Keluarga Harapan, Bantuan Kube, Bedah Rumah Korban Konflik dan Santunan Sosial.
"Harus diingat bahwa bantuan dari Kemensos ini masih belum mencapai semua penerima manfaat, namun perhatian yang telah diberikan tersebut kita apresiasi," kata Suhfi Madjid.
Angka penduduk miskin di Maluku memang mengalami penurunan jumlah. Namun masalah kemiskinan merupakan hal yang cukup rumit dalam upaya penanggulangannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Madjid di Ambon, Jumat, mengatakan, adanya kucuran dana bantuan ini harus dimanfaatkan pemerintah daerah menyusun program pembangunan yang secara bertahap bisa menurunkan angka penduduk miskin.
Menurut Suhfi, data Badan Pusat Statistik awal Januari 2012 menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin berdasarkan pulau berada di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 25,25 persen sementara persentase penduduk miskin terkecil terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 6,88 persen.
Pemerintah daerah harus lebih proaktif menyusun program pemberdayaan dan membangun infrastruktur dasar secara merata di 11 kabupaten/kota.
"Dukungan atau bantuan dari pemerintah pusat di antaranya perhatian Kemensos juga sangat dibutuhkan," tegasnya.
Sejumlah program yang dibantu oleh Kementerian Sosial kepada Provinsi Maluku banyak bersentuhan dengan agenda besar pengentasan kemiskinan seperti rehabilitasi sarana rumah tidak layak huni (RTLH), Program Keluarga Harapan, Bantuan Kube, Bedah Rumah Korban Konflik dan Santunan Sosial.
"Harus diingat bahwa bantuan dari Kemensos ini masih belum mencapai semua penerima manfaat, namun perhatian yang telah diberikan tersebut kita apresiasi," kata Suhfi Madjid.
Angka penduduk miskin di Maluku memang mengalami penurunan jumlah. Namun masalah kemiskinan merupakan hal yang cukup rumit dalam upaya penanggulangannya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012