Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Welly Patty, mengatakan tim pendamping keluarga diharapkan menjadi ujung tombak penurunan stunting.
Tim pendamping keluarga di masing-masing kelurahan, desa dan negeri terdiri atas kader KB, kader PKK, dan bidan, katanya di Ambon, Senin.
Tim bertugas mendampingi calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu nifas (pasca salin) dan balita, melalui sebuah aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsmil).
Aplikasi tersebut, akan mendata dan mengontrol kesehatan sasaran untuk selanjutnya dapat diberikan rujukan, maupun penanganan untuk keluarga yang berisiko stunting.
Ia mengatakan, tim akan mendatangi rumah warga dengan risiko yang memiliki anak dengan status kekerdilan, sehingga secara tidak langsung akan memperoleh informasi dan data primer serta seketika.
Informasi yang harus diperoleh masyarakat, seperti informasi usia calon pengantin yang akan menikah dan status kesehatannya seperti anemia, berat badan dan panjang badan bayi baru lahir.
"Kekurangan gizi terutama pada 1.000 hari pertama sejak di kandungan menjadi penyebab kekerdilan, karena itu dibutuhkan penanganan serius dalam persoalan gizi," katanya.
Tugas TPK, katanya, secara tidak langsung memudahkan dalam strategi atau rencana aksi percepatan penurunan stunting oleh Tim Percepatan penurunan stunting (TPPS).
"Kita berharap pendampingan yang dilakukan dapat mencapai sasaran, yakni menekan angka stunting," katanya.
Ia menambahkan, berkat pendampingan dan kolaborasi seluruh pihak, kasus stunting pada balita di Kota Ambon mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya 509 orang menjadi 366 orang berdasarkan data Agustus 2023.
"Jumlah kasus stunting di Ambon per kecamatan mengalami penurunan. Secara resmi, presentasi belum dapat disampaikan sambil menunggu data resmi," katanya.
Pihaknya meyakini angka prevalensi stunting dipastikan menurun 14 persen sesuai target Presiden Joko Widodo pada 2024, dan target yang ditetapkan Pemkot Ambon sebesar 11,38 persen.*
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Tim pendamping keluarga di masing-masing kelurahan, desa dan negeri terdiri atas kader KB, kader PKK, dan bidan, katanya di Ambon, Senin.
Tim bertugas mendampingi calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu nifas (pasca salin) dan balita, melalui sebuah aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsmil).
Aplikasi tersebut, akan mendata dan mengontrol kesehatan sasaran untuk selanjutnya dapat diberikan rujukan, maupun penanganan untuk keluarga yang berisiko stunting.
Ia mengatakan, tim akan mendatangi rumah warga dengan risiko yang memiliki anak dengan status kekerdilan, sehingga secara tidak langsung akan memperoleh informasi dan data primer serta seketika.
Informasi yang harus diperoleh masyarakat, seperti informasi usia calon pengantin yang akan menikah dan status kesehatannya seperti anemia, berat badan dan panjang badan bayi baru lahir.
"Kekurangan gizi terutama pada 1.000 hari pertama sejak di kandungan menjadi penyebab kekerdilan, karena itu dibutuhkan penanganan serius dalam persoalan gizi," katanya.
Tugas TPK, katanya, secara tidak langsung memudahkan dalam strategi atau rencana aksi percepatan penurunan stunting oleh Tim Percepatan penurunan stunting (TPPS).
"Kita berharap pendampingan yang dilakukan dapat mencapai sasaran, yakni menekan angka stunting," katanya.
Ia menambahkan, berkat pendampingan dan kolaborasi seluruh pihak, kasus stunting pada balita di Kota Ambon mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya 509 orang menjadi 366 orang berdasarkan data Agustus 2023.
"Jumlah kasus stunting di Ambon per kecamatan mengalami penurunan. Secara resmi, presentasi belum dapat disampaikan sambil menunggu data resmi," katanya.
Pihaknya meyakini angka prevalensi stunting dipastikan menurun 14 persen sesuai target Presiden Joko Widodo pada 2024, dan target yang ditetapkan Pemkot Ambon sebesar 11,38 persen.*
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023