Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mencegah stunting dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) berlandaskan Program SaptaCita Gubernur Maluku.
“TP-PKK dan Posyandu menjadi garda terdepan dalam menyelaraskan program pembangunan SDM sesuai SaptaCita melalui pencegahan stunting dan sosialisasi kesehatan ibu dan anak,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Abdullah Vanath di Ambon, Kamis.
Hal itu dikatakannya dalam pengukuhan Ketua TP-PKK dan Ketua Dewan Pembina Posyandu Maluku sekaligus pelantikan Pengurus Tim Penggerak PKK dan Pengurus Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Masa Bakti 2025–2030.
Dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab keorganisasian, kata dia, TP-PKK dan Posyandu harus dapat melakukan terobosan yang inovatif dan menumbuhkan spirit baru dalam berorganisasi, mengembangkan kreativitas meningkatkan soliditas dan solidaritas sebagai perekat dan kesatuan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan TP-PKK dan Posyandu, menurut dia, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting dengan mendukung pendidikan anak usia dini, meningkatkan penyuluhan pencegahan penyakit, menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, serta memberdayakan perempuan di bidang UMKM dengan meningkatkan kreativitas ibu-ibu PKK.
“Saya meminta tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan dapat dilakukan dengan ikhlas untuk memajukan pembangunan daerah,” kata dia.
Ia juga mengingatkan agar kerja-kerja yang dilakukan didasari pada visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam lima tahun ke depan yakni transformasi Maluku yang maju, adil, sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2025.
“Kami berharap Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keluarga di Maluku yang maju dan sejahtera guna meningkatkan daya saing daerah,” tuturnya.
