Ternate (Antara Maluku) - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara mengarahkan para pencari kerja di daerah ini, terutama yang memiliki keterampilan, untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sejumlah negara.
Wakil Wali Kota Ternate, Arifin Djafar mengatakan di Ternate, Sabtu, peningkatan jumlah pencari kerja di Ternate belum seimbang dengan peluang kerja yang ada, untuk itu pemkot mengarahkan para pencari kerja itu menjadi TKI ke luar negeri.
Ia mengungkapkan, Pemkot Ternate telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk perekrutan dan pengiriman TKI asal Ternate ke sejumlah negara seperti Malaysia, dengan prioritas pencari kerja yang memiliki keterampilan.
"Kerja sama itu sudah kita realisasi sejak Agustus lalu, ditandai dengan pengiriman sebanyak 13 TKI terampil ke Malaysia untuk dipekerjakan di industri kayu lapis. Pengiriman selanjutnya sedang dipersiapkan," kata Arifin Djafar.
Para pencari kerja di Ternate yang akan dikirim menjadi TKI di luar negeri harus melalui proses seleksi yang dilakukan instansi terkait, baik dari segi keterampilan maupun kesehatan, agar selama bekerja di negara tujuan tidak mengalami masalah.
Bukan PRT
Ia mengatakan, Pemkot Ternate tidak akan mengirim TKI yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atau pekerjaan informal lainnya, karena TKI dengan jenis pekerjaan seperti itu sering mengalami masalah, seperti penyiksaan.
Pemkot Ternate juga tidak akan mengirim TKI atas permintaan agen TKI yang tidak jelas statusnya untuk menghindari kemungkinan para TKI itu dikirim ke Negara tujuan melalui prosedur yang melanggar ketentuan.
Menyinggung banyaknya pencari kerja dari luar Ternate, seperti dari Jawa dan Sulawesi yang kini menjadi pekerja informal di Ternate, seperti menjadi tukang ojek sepeda motor dan pedagang keliling, Arifin mengatakan hal itu tidak menjadi masalah, karena Ternate merupakan bagian yang utuh dari Indonesia.
Namun demikian, Pemkot Ternate mengharapkan mereka untuk membantu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif serta mematuhi semua aturan yang ada, seperti tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk lokasi perdagangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
Wakil Wali Kota Ternate, Arifin Djafar mengatakan di Ternate, Sabtu, peningkatan jumlah pencari kerja di Ternate belum seimbang dengan peluang kerja yang ada, untuk itu pemkot mengarahkan para pencari kerja itu menjadi TKI ke luar negeri.
Ia mengungkapkan, Pemkot Ternate telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk perekrutan dan pengiriman TKI asal Ternate ke sejumlah negara seperti Malaysia, dengan prioritas pencari kerja yang memiliki keterampilan.
"Kerja sama itu sudah kita realisasi sejak Agustus lalu, ditandai dengan pengiriman sebanyak 13 TKI terampil ke Malaysia untuk dipekerjakan di industri kayu lapis. Pengiriman selanjutnya sedang dipersiapkan," kata Arifin Djafar.
Para pencari kerja di Ternate yang akan dikirim menjadi TKI di luar negeri harus melalui proses seleksi yang dilakukan instansi terkait, baik dari segi keterampilan maupun kesehatan, agar selama bekerja di negara tujuan tidak mengalami masalah.
Bukan PRT
Ia mengatakan, Pemkot Ternate tidak akan mengirim TKI yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atau pekerjaan informal lainnya, karena TKI dengan jenis pekerjaan seperti itu sering mengalami masalah, seperti penyiksaan.
Pemkot Ternate juga tidak akan mengirim TKI atas permintaan agen TKI yang tidak jelas statusnya untuk menghindari kemungkinan para TKI itu dikirim ke Negara tujuan melalui prosedur yang melanggar ketentuan.
Menyinggung banyaknya pencari kerja dari luar Ternate, seperti dari Jawa dan Sulawesi yang kini menjadi pekerja informal di Ternate, seperti menjadi tukang ojek sepeda motor dan pedagang keliling, Arifin mengatakan hal itu tidak menjadi masalah, karena Ternate merupakan bagian yang utuh dari Indonesia.
Namun demikian, Pemkot Ternate mengharapkan mereka untuk membantu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif serta mematuhi semua aturan yang ada, seperti tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk lokasi perdagangan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012