Ambon (Antara Maluku) - Kehadiran Asosiasi Pertambangan Rakyat Nasional Indonesia (Asperi) dengan membuka kantor cabang di Kabupaten Buru bertujuan untuk membantu aktivitas masyarakat yang melakukan penambangan logam mulia secara tradisional.
Asperi lahir berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, yang oleh pemerintah diberi kesempatan untuk menambang, kata Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Asperi, Hery Sugiyanto di Ambon, Rabu.
Kehadiran Aspira bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan membantu masyarakat untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan apa hak dan kewajiban mereka dalam melakukan pertambangan rakyat termasuk pemerintah daerah juga diberitahu tanggung jawab dan kewajiban mereka.
Hary Sugiyanto mengatakan, dengan adanya UU yang baru ini tentunya semua pihak berusaha mencari jati dirinya sehingga Asperi hadir dalam rangka memberikan pendidikan bagaimana cara menambang yang benar.
"Asperi sudah berjuang di berbagai daerah, tapi kami merasa optimis kalau di Maluku ini khususnya kita awali di Pulau Buru untuk menjadi proyek percontohan skala nasional untuk penerapan UU nomor 4 tahun 2009," katanya.
Ada faktor historis regulasi yang sangat menguntungkan di Maluku di mana daerah-daerah lain yang punya kandungan potensi mineral cukup tinggi, tapi rata-rata sudah didahului oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengantongi izin eksplorasi era pemerintahan yang lalu.
"Kondisi ini cukup merepotkan, ketika pemerintah sekarang ini membuka peluang pertambangan rakyat karena ada benturan hukum, tapi di Pulau Buru ini tidak memiliki satu ikatan dengan perusahan besar mana pun," katanya.
Uniknya pertambangan rakyat ini, begitu UU diberlakukan maka rakyat merasa memiliki hak sementara pemerintah daerah sendiri belum memiliki regulasi berupa perda untuk mengaturnya.
Wakil ketua Frsaksi Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans menyatakan dukungannya terhadap Aspira yang akan membuka kantor cabang di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku serta Kabupaten Buru.
"Kami juga mendukung sikap Bupati Buru, Ramly Umasuggy yang menyatakan potensi emas di daerah itu akan dikelola melalui pertambangan rakyat karena ke depannya akan menambah PAD yang lebih besar dari APBD," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
Asperi lahir berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, yang oleh pemerintah diberi kesempatan untuk menambang, kata Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Asperi, Hery Sugiyanto di Ambon, Rabu.
Kehadiran Aspira bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan membantu masyarakat untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan apa hak dan kewajiban mereka dalam melakukan pertambangan rakyat termasuk pemerintah daerah juga diberitahu tanggung jawab dan kewajiban mereka.
Hary Sugiyanto mengatakan, dengan adanya UU yang baru ini tentunya semua pihak berusaha mencari jati dirinya sehingga Asperi hadir dalam rangka memberikan pendidikan bagaimana cara menambang yang benar.
"Asperi sudah berjuang di berbagai daerah, tapi kami merasa optimis kalau di Maluku ini khususnya kita awali di Pulau Buru untuk menjadi proyek percontohan skala nasional untuk penerapan UU nomor 4 tahun 2009," katanya.
Ada faktor historis regulasi yang sangat menguntungkan di Maluku di mana daerah-daerah lain yang punya kandungan potensi mineral cukup tinggi, tapi rata-rata sudah didahului oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengantongi izin eksplorasi era pemerintahan yang lalu.
"Kondisi ini cukup merepotkan, ketika pemerintah sekarang ini membuka peluang pertambangan rakyat karena ada benturan hukum, tapi di Pulau Buru ini tidak memiliki satu ikatan dengan perusahan besar mana pun," katanya.
Uniknya pertambangan rakyat ini, begitu UU diberlakukan maka rakyat merasa memiliki hak sementara pemerintah daerah sendiri belum memiliki regulasi berupa perda untuk mengaturnya.
Wakil ketua Frsaksi Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans menyatakan dukungannya terhadap Aspira yang akan membuka kantor cabang di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku serta Kabupaten Buru.
"Kami juga mendukung sikap Bupati Buru, Ramly Umasuggy yang menyatakan potensi emas di daerah itu akan dikelola melalui pertambangan rakyat karena ke depannya akan menambah PAD yang lebih besar dari APBD," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012