Ambon (Antara Maluku) - Rencana pengembangan PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon untuk jangka waktu lima tahun ke depan membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp200 miliar, kata Komisaris Utama PT Dok dan Perkapalan Wayame, Jhon Jokohael.
"Dibutuhkan dana sekitar Rp200 miliar untuk mengembangkan PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon untuk memajukan perusahaan ini sebagai salah satu pendukung industri maritim," kata Jhon Jokohael di Ambon, Rabu.
Pengembangan perusahaan perkapalan ini dinilai sangat strategis karena turut mendukung perjuangan pemerintah daerah untuk ditetapkan pemerintah pusat sebagai provinsi kepulauan di Tanah Air bersama enam provinsi lainnya.
Jokohael mengatakan, program ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung sehingga kalau dibiarkan seperti ini, sangat merugikan daerah.
Misalnya kapal-kapal laut berbobot mati di bawah 500 ton hanya bisa ditampung di Dok Wayame sekitar delapan persen dari 413 kapal yang ada sementara sisanya lari ke luar daerah untuk doking, padahal masih dikembangkan.
"Tingkat produktivitas kita rendah karena kapasitas terbatas sehingga harus butuh dermaga dan sarana pendukung lain. Akibatnya seluruh kegiatan reparasi kapal itu dilakukan di atas galangan dan tidak bisa di laut," katanya.
Akibatnya, doking di atas galangan itu biayanya tinggi karena bisa mencapai 16 hari untuk menyelesaikan sebuah kapal, padahal secara empiris harusnya tujuh hari sudah rampung.
Untuk memajukan PT Dok Wayame ke depan, pemerintah provinsi selaku pemilik BUMD tersebut harus bisa memperjuangkan penguasaan saham 100 persen agar kelak bisa ada pihak investor yang masuk dan ikut membantu pengembangan perusahaan.
Bila Pemprov Maluku menguasai 100 persen saham PT Dok Wayame, maka perlu menggunakan lembaga independen untuk menilai aset yang ada untuk mengetahui saham milik PT Dok Surabaya tinggal berapa persen akibat penyusutan dan Pemprov Maluku berapa persen, kemudan bantuan pemerintah daerah kepada Dok Wayame itu berapa banyak.
"Setelah itu perlu melakukan konsultasi Kementerian Negara BUMN serta Menteri Keuangan untuk bisa mengambil seluruh saham oleh Pemda agar dapat memudahan investasi karena pihak PT PAL juga rela melepaskan saham PT Dok Wayame agar tidak menjadi beban bagi mereka," katanya.
Dalam evaluasi tahunan Juli 2012, Jokohale juga telah menyatakan kepada pihak direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya sejauh mana tanggung jawab mereka karena Dok Wayame selama ini tidak berkembang secara baik.
Direktur utama PT Dok dan Perkapalan Wayame, Kusno, mengakui, saat ini investor tidak bisa masuk ke BUMD tersebut karena sahamnya dikuasai Pemprov Maluku bersama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Jatim).
"Kepemilikan dua saham ini jadi kendala bagi kita untuk menerima investor sehingga sulit mengembangkan PT Dok Wayame karena akan menjadi masalah, jadi kalau bisa suatu saat sahamnya diambil alih Pemda Maluku," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Dibutuhkan dana sekitar Rp200 miliar untuk mengembangkan PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon untuk memajukan perusahaan ini sebagai salah satu pendukung industri maritim," kata Jhon Jokohael di Ambon, Rabu.
Pengembangan perusahaan perkapalan ini dinilai sangat strategis karena turut mendukung perjuangan pemerintah daerah untuk ditetapkan pemerintah pusat sebagai provinsi kepulauan di Tanah Air bersama enam provinsi lainnya.
Jokohael mengatakan, program ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung sehingga kalau dibiarkan seperti ini, sangat merugikan daerah.
Misalnya kapal-kapal laut berbobot mati di bawah 500 ton hanya bisa ditampung di Dok Wayame sekitar delapan persen dari 413 kapal yang ada sementara sisanya lari ke luar daerah untuk doking, padahal masih dikembangkan.
"Tingkat produktivitas kita rendah karena kapasitas terbatas sehingga harus butuh dermaga dan sarana pendukung lain. Akibatnya seluruh kegiatan reparasi kapal itu dilakukan di atas galangan dan tidak bisa di laut," katanya.
Akibatnya, doking di atas galangan itu biayanya tinggi karena bisa mencapai 16 hari untuk menyelesaikan sebuah kapal, padahal secara empiris harusnya tujuh hari sudah rampung.
Untuk memajukan PT Dok Wayame ke depan, pemerintah provinsi selaku pemilik BUMD tersebut harus bisa memperjuangkan penguasaan saham 100 persen agar kelak bisa ada pihak investor yang masuk dan ikut membantu pengembangan perusahaan.
Bila Pemprov Maluku menguasai 100 persen saham PT Dok Wayame, maka perlu menggunakan lembaga independen untuk menilai aset yang ada untuk mengetahui saham milik PT Dok Surabaya tinggal berapa persen akibat penyusutan dan Pemprov Maluku berapa persen, kemudan bantuan pemerintah daerah kepada Dok Wayame itu berapa banyak.
"Setelah itu perlu melakukan konsultasi Kementerian Negara BUMN serta Menteri Keuangan untuk bisa mengambil seluruh saham oleh Pemda agar dapat memudahan investasi karena pihak PT PAL juga rela melepaskan saham PT Dok Wayame agar tidak menjadi beban bagi mereka," katanya.
Dalam evaluasi tahunan Juli 2012, Jokohale juga telah menyatakan kepada pihak direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya sejauh mana tanggung jawab mereka karena Dok Wayame selama ini tidak berkembang secara baik.
Direktur utama PT Dok dan Perkapalan Wayame, Kusno, mengakui, saat ini investor tidak bisa masuk ke BUMD tersebut karena sahamnya dikuasai Pemprov Maluku bersama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Jatim).
"Kepemilikan dua saham ini jadi kendala bagi kita untuk menerima investor sehingga sulit mengembangkan PT Dok Wayame karena akan menjadi masalah, jadi kalau bisa suatu saat sahamnya diambil alih Pemda Maluku," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012