Ambon (Antara Maluku) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku khawatir kegiatan penambangan emas di Kabupaten Buru akan mempengaruhi jadwal tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun depan.
"Rasanya realisasi tahapan Pilkada Maluku 2013 di Buru bakal dihadapkan pada sejumlah kesulitan yang harus ditangani secara lintas sektoral, termasuk melibatkan TNI dan Polri," kata Ketua KPU Maluku Idrus Tatuhey, di Ambon, Rabu.
Ia menjelaskan, saat ini masyarakat di Buru lebih senang menekuni penambangan emas karena pendapatannya besar, dan karena itu perekrutan petugas pemilihan, mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan mengalami kendala.
"Tingginya nilai ekonomi dan biaya hidup di Buru juga berpengaruh terhadap KPU Maluku dalam memutuskan nilai honor kepada petugas pemilihan di sana," ujarnya.
Selain itu, ada indikasi kesemberawutan data kependudukan akibat penambang emas dari luar Kabupaten Buru maupun Provinsi Maluku yang memperoleh kartu tanpa penduduk (KTP) dengan mudah.
Oleh karena itu, Pemprov Maluku, Pemkab Buru serta Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku harus menyikapi kondisi ini sejak dini guna menjamin stabilitas keamanan dalam Pilkada 2013.
"Kesimpangsiuran jumlah penambang emas di Buru yang saat ini lebih dari 40.000 orang merupakan masalah, baik terkait Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) maupun stabilitas keamanan," tandas Idrus.
Idrus menambahkan, saat ini pun pihaknya dihadapkan pada masalah anggaran Pilkada Maluku sebesar Rp100 miliar yang telah diusulkan kepada Pemprov setempat.
"Sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai pencairan dana tersebut. Kami terpaksa utang ke pihak ketiga untuk melaksanakan tahapan Pilkada yang telah dijadwalkan agar tidak terhambat guna mengantisipasi kemungkinan molor," katanya.
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Wakil Gubernur Said Assagaff akan mengakhiri jabatannya pada 15 September 2013.
Pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2013 - 2018 dijadwalkan pada 11 Juli 2013.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Rasanya realisasi tahapan Pilkada Maluku 2013 di Buru bakal dihadapkan pada sejumlah kesulitan yang harus ditangani secara lintas sektoral, termasuk melibatkan TNI dan Polri," kata Ketua KPU Maluku Idrus Tatuhey, di Ambon, Rabu.
Ia menjelaskan, saat ini masyarakat di Buru lebih senang menekuni penambangan emas karena pendapatannya besar, dan karena itu perekrutan petugas pemilihan, mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan mengalami kendala.
"Tingginya nilai ekonomi dan biaya hidup di Buru juga berpengaruh terhadap KPU Maluku dalam memutuskan nilai honor kepada petugas pemilihan di sana," ujarnya.
Selain itu, ada indikasi kesemberawutan data kependudukan akibat penambang emas dari luar Kabupaten Buru maupun Provinsi Maluku yang memperoleh kartu tanpa penduduk (KTP) dengan mudah.
Oleh karena itu, Pemprov Maluku, Pemkab Buru serta Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku harus menyikapi kondisi ini sejak dini guna menjamin stabilitas keamanan dalam Pilkada 2013.
"Kesimpangsiuran jumlah penambang emas di Buru yang saat ini lebih dari 40.000 orang merupakan masalah, baik terkait Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) maupun stabilitas keamanan," tandas Idrus.
Idrus menambahkan, saat ini pun pihaknya dihadapkan pada masalah anggaran Pilkada Maluku sebesar Rp100 miliar yang telah diusulkan kepada Pemprov setempat.
"Sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai pencairan dana tersebut. Kami terpaksa utang ke pihak ketiga untuk melaksanakan tahapan Pilkada yang telah dijadwalkan agar tidak terhambat guna mengantisipasi kemungkinan molor," katanya.
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Wakil Gubernur Said Assagaff akan mengakhiri jabatannya pada 15 September 2013.
Pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2013 - 2018 dijadwalkan pada 11 Juli 2013.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012