Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sebagai upaya pengendalian inflasi daerah.
"Salah satu cara dalam upaya pengendalian inflasi yaitu dengan menjaga stabilitas harga pangan mulai dari hulu ke hilir," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Achmad Jais Ely di Ambon, Kamis.
Hal itu diutarakan Achmad dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan sorotan tema 'Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Maluku yang Berkelanjutan' di Kota Ambon.
“Rapat ini juga bertujuan untuk terwujudnya sinergitas kebijakan dan terumuskannya langkah-langkah konkrit dalam rangka pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku," katanya.
Ia menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah dimulai dengan menggelar pasar murah pada 11 kabupaten dan kota di Maluku.
Dalam pasar murah tersebut pihaknya menyediakan aneka bahan pangan dengan harga terjangkau seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur.
Beras SPHP kemasan lima kilogram dapat diperoleh dengan harga Rp50.000, minyak goreng Rp14.000 per liter, gula Rp15.000 per kilogram, telur Rp55.000 satu rak.
"Ini merupakan sinergitas antara Dinas ketahanan pangan dengan Bulog, Dinas Pertanian, dan instansi terkait untuk memberikan keterjangkauan harga pangan kepada masyarakat," tuturnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Sekda Maluku Sadali Ie menjelaskan bahwa kondisi inflasi Provinsi Maluku pada Oktober 2023 tercatat sebesar 0,3 persen month to month, lebih tinggi dari inflasi nasional 0,17 persen month to month, dibandingkan dengan bulan September 2023 0,27 persen month to month.
“Dan secara Year on Year (YoY) capaian inflasi Maluku pada bulan Oktober sebesar 3,60 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56 persen, dibandingkan dengan bulan September 2023 tercatat 3,10 persen yoy, artinya kondisi inflasi ini, bisa terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Sadali menyampaikan pada tahun depan ada Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).
“Ini butuh keseriusan kita agar kondisi inflasi ini terjaga, jadi yang pasti lebih banyak melakukan implementasi, tidak lagi berteori dan praktek harus didorong, di 2024 ada beberapa yang menjadi konsen, yang pertama memastikan APBD cukup untuk menangani pasar, subsidi langsung dan aktif melakukan pemantauan serta evaluasi terkait dengan harga pasar, dan yang terpenting masing-masing Kabupaten/Kota membuat neraca pangan, sehingga bisa mengetahui kondisi bahan pokok," katanya.
Ia juga menjelaskan ketersediaan jalur distribusi harus dipastikan aman, terutama menjelang pancaroba, karena dengan demikian inflasi bisa terkendali, pertumbuhan ekonomi bisa mantap, dan bermuara pada kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Maluku.
Untuk Komoditas yang mengalami inflasi pada bulan Oktober, Jelas Sadali meliputi, komponen administration price terutama pada angkutan, untuk itu melalui rapat ini, Ia meminta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota untuk pro aktif dalam menjaga pasokan distribusi, harga bahan pokok, menjelang Natal dan Tahun Baru.
Rapat tersebut dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal/BUMN/BUMD, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota serta unsur terkait lainnya.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023