Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Maluku Utara (Malut) akan segera menjalankan program penyediaan air bersih dan sanitasi sehat bagi warga setelah data yang dibutuhkan dari keluarga berisiko stunting diperoleh.
"Kami siap menunggu data dari BKKBN Maluku Utara yang berkoordinasi dengan BKKBN Pusat, harapannya bisa kami dapatkan secara cepat walaupun baru rekapitulasi juga. Hal ini agar kami bisa usulkan terlebih dahulu ke kementerian sambil menunggu data by name by address," kata Kepala BPPW Malut, Firman Aksara di Ternate, Sabtu.
Dirinya mengatakan, untuk tahun ini dari BP2P Maluku Utara telah alokasikan untuk pembangunan 1.172 unit rumah untuk membantu mengintervensi penurunan stunting di Maluku Utara dengan mengacu pada data dari BKKBN.
Sehingga, di tahun ini akan dibangun sistem penampungan air hujan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan air di Pulau Hiri, Kota Ternate, yang kesulitan mendapat air.
"Tahun ini, kami akan membangun sistem penampungan air hujan di Pulau Hiri, Kota Ternate. Hal ini diupayakan karena ketersediaan air di sana memang sangat kurang. Kami pun sudah mengupayakan dengan mengebor sumber air akan tetapi ternyata airnya payau sehingga tidak layak untuk digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu upaya yang diambil yaitu dengan membuat sistem penampungan air hujan," ujarnya.
Hal itu dilakukan menindaklanjuti hasil audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Kalpin Nur, Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Maluku Utara Firman Aksara, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku Pither Pakabu, pada Kamis (01/02/2024) lalu, Kepala BPPW mengundang Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara bersama anggota untuk melakukan sinkronisasi data keluarga berisiko stunting.
Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor BPPW membahas data keluarga berisiko stunting tahun 2023 yang baru akan dirilis untuk menjadi acuan BWS, BPPW dan BP2P dalam menjalankan program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan bantuan perumahan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting khususnya di Maluku Utara.
Dalam menjalankan programnya BWS, BPPW dan BP2P sangat membutuhkan data keluarga beresiko stunting yang valid dari BKKBN yang akan dijadikan acuan intervensi. Data ini membuat indikator sumber air minum bersih, sanitasi yang layak atau tidak layak pakai, dan kepemilikan rumah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Nuryamin menyatakan, untuk menggunakan data yang valid diperlukan waktu tunggu setelah data keluarga resiko stunting tahun 2023 diverifikasi dan dirilis oleh BKKBN pusat.
"Harus menunggu hasil verifikasi data dan dirilis dulu dari BKKBN pusat untuk dapat menggunakan datanya dalam mengeksekusi di lapangan nanti," ujar Nuryamin.
Akan tetapi, pihaknya berkoordinasi dengan pusat terkait data tersebut khusus Maluku Utara dapat dikeluarkan sehingga data tersebut dapat menjadi acuan dari BWS, BPPW dan BP2P dalam memberikan bantuan.
Di tempat terpisah, Sahrir salah satu warga Pulau Hiri menyampaikan sangat bersyukur atas adanya bantuan ini. Harapannya dengan ketersediaan air yang ada nanti dapat menurunkan stunting dari konsumsi air sehat.
"Adanya rencana pembuatan penampungan air ini kami sangat berterima kasih pihak terkait. Harapannya dengan hal ini pula stunting di Pulau Hiri dapat menyumbang penurunan yang signifikan dalam mengkonsumsi air sehat." ujar Sahrir.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Kami siap menunggu data dari BKKBN Maluku Utara yang berkoordinasi dengan BKKBN Pusat, harapannya bisa kami dapatkan secara cepat walaupun baru rekapitulasi juga. Hal ini agar kami bisa usulkan terlebih dahulu ke kementerian sambil menunggu data by name by address," kata Kepala BPPW Malut, Firman Aksara di Ternate, Sabtu.
Dirinya mengatakan, untuk tahun ini dari BP2P Maluku Utara telah alokasikan untuk pembangunan 1.172 unit rumah untuk membantu mengintervensi penurunan stunting di Maluku Utara dengan mengacu pada data dari BKKBN.
Sehingga, di tahun ini akan dibangun sistem penampungan air hujan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan air di Pulau Hiri, Kota Ternate, yang kesulitan mendapat air.
"Tahun ini, kami akan membangun sistem penampungan air hujan di Pulau Hiri, Kota Ternate. Hal ini diupayakan karena ketersediaan air di sana memang sangat kurang. Kami pun sudah mengupayakan dengan mengebor sumber air akan tetapi ternyata airnya payau sehingga tidak layak untuk digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu upaya yang diambil yaitu dengan membuat sistem penampungan air hujan," ujarnya.
Hal itu dilakukan menindaklanjuti hasil audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Kalpin Nur, Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Maluku Utara Firman Aksara, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku Pither Pakabu, pada Kamis (01/02/2024) lalu, Kepala BPPW mengundang Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara bersama anggota untuk melakukan sinkronisasi data keluarga berisiko stunting.
Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor BPPW membahas data keluarga berisiko stunting tahun 2023 yang baru akan dirilis untuk menjadi acuan BWS, BPPW dan BP2P dalam menjalankan program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan bantuan perumahan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting khususnya di Maluku Utara.
Dalam menjalankan programnya BWS, BPPW dan BP2P sangat membutuhkan data keluarga beresiko stunting yang valid dari BKKBN yang akan dijadikan acuan intervensi. Data ini membuat indikator sumber air minum bersih, sanitasi yang layak atau tidak layak pakai, dan kepemilikan rumah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Nuryamin menyatakan, untuk menggunakan data yang valid diperlukan waktu tunggu setelah data keluarga resiko stunting tahun 2023 diverifikasi dan dirilis oleh BKKBN pusat.
"Harus menunggu hasil verifikasi data dan dirilis dulu dari BKKBN pusat untuk dapat menggunakan datanya dalam mengeksekusi di lapangan nanti," ujar Nuryamin.
Akan tetapi, pihaknya berkoordinasi dengan pusat terkait data tersebut khusus Maluku Utara dapat dikeluarkan sehingga data tersebut dapat menjadi acuan dari BWS, BPPW dan BP2P dalam memberikan bantuan.
Di tempat terpisah, Sahrir salah satu warga Pulau Hiri menyampaikan sangat bersyukur atas adanya bantuan ini. Harapannya dengan ketersediaan air yang ada nanti dapat menurunkan stunting dari konsumsi air sehat.
"Adanya rencana pembuatan penampungan air ini kami sangat berterima kasih pihak terkait. Harapannya dengan hal ini pula stunting di Pulau Hiri dapat menyumbang penurunan yang signifikan dalam mengkonsumsi air sehat." ujar Sahrir.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024