Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (12/2) dan masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.
1. KPU minta pemilih buka surat suara sebelum masuk bilik
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari meminta pemilih yang datang mencoblos ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 agar membuka surat suara lebih dulu sebelum masuk bilik suara.
"Mestinya sebelum masuk, (surat suara) dibuka dulu di situ, boleh. Untuk melihat surat suaranya kondisi bagus atau tidak," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
2. Gubernur Khofifah pimpin apel terakhir di Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin apel yang telah rutin digelar setiap hari Senin untuk yang terakhir kalinya di lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi setempat, Jalan Pahlawan, Surabaya.
"Terima kasih atas kolaborasi, dukungan dan semangat partisipasi dari seluruh masyarakat Jawa Timur selama masa kepimpinan lima tahun terakhir," katanya kepada wartawan usai memimpin apel di Surabaya, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
3. Bey Machmudin tegaskan tetap netral meski disebut "orang dekat" Istana
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menegaskan dirinya tetap netral dan tidak berpihak meskipun namanya disebut sebagai "orang dekat" Istana Kepresidenan dalam film dokumenter "Dirty Vote".
Sebelum menjabat sebagai pj gubernur Jawa Barat, Bey merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden serta sering berada satu ring dengan Presiden Joko Widodo.
"Terkait film itu, kami, ASN, TNI, Polri, tidak mungkin berkomentar karena kami netral; dan terkait saya ada di situ (Dirty Vote), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak," kata Bey usai apel di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
4. Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa film dokumenter berjudul "Dirty Vote" yang diluncurkan melalui kanal YouTube, Minggu (11/2), adalah bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia.
"Saya kira itu dinamika dari politik kita. Tentu pemerintah, kalau sasarannya pemerintah tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira," kata Wapres Ma'ruf saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
5. Bawaslu terus pantau pergeseran logistik di sejumlah KPU di Papua
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua terus memantau pergeseran logistik di sejumlah KPU kabupaten dan kota di Papua.
Pergeseran logistik dari gudang KPU yang berada di ibukota kabupaten mulai dilakukan ke distrik, terutama yang wilayah memiliki tingkat kesulitan dan jarak dan waktu tempuh lumayan lama.
"Dari laporan Bawaslu kabupaten ada beberapa KPU di Papua yang sudah melakukan pergeseran mulai Minggu (11/2) ," kata Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin di Jayapura, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, cek surat suara sebelum ke bilik hingga film "Dirty Vote"
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
1. KPU minta pemilih buka surat suara sebelum masuk bilik
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari meminta pemilih yang datang mencoblos ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 agar membuka surat suara lebih dulu sebelum masuk bilik suara.
"Mestinya sebelum masuk, (surat suara) dibuka dulu di situ, boleh. Untuk melihat surat suaranya kondisi bagus atau tidak," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
2. Gubernur Khofifah pimpin apel terakhir di Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin apel yang telah rutin digelar setiap hari Senin untuk yang terakhir kalinya di lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi setempat, Jalan Pahlawan, Surabaya.
"Terima kasih atas kolaborasi, dukungan dan semangat partisipasi dari seluruh masyarakat Jawa Timur selama masa kepimpinan lima tahun terakhir," katanya kepada wartawan usai memimpin apel di Surabaya, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
3. Bey Machmudin tegaskan tetap netral meski disebut "orang dekat" Istana
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menegaskan dirinya tetap netral dan tidak berpihak meskipun namanya disebut sebagai "orang dekat" Istana Kepresidenan dalam film dokumenter "Dirty Vote".
Sebelum menjabat sebagai pj gubernur Jawa Barat, Bey merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden serta sering berada satu ring dengan Presiden Joko Widodo.
"Terkait film itu, kami, ASN, TNI, Polri, tidak mungkin berkomentar karena kami netral; dan terkait saya ada di situ (Dirty Vote), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak," kata Bey usai apel di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
4. Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa film dokumenter berjudul "Dirty Vote" yang diluncurkan melalui kanal YouTube, Minggu (11/2), adalah bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia.
"Saya kira itu dinamika dari politik kita. Tentu pemerintah, kalau sasarannya pemerintah tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira," kata Wapres Ma'ruf saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
5. Bawaslu terus pantau pergeseran logistik di sejumlah KPU di Papua
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua terus memantau pergeseran logistik di sejumlah KPU kabupaten dan kota di Papua.
Pergeseran logistik dari gudang KPU yang berada di ibukota kabupaten mulai dilakukan ke distrik, terutama yang wilayah memiliki tingkat kesulitan dan jarak dan waktu tempuh lumayan lama.
"Dari laporan Bawaslu kabupaten ada beberapa KPU di Papua yang sudah melakukan pergeseran mulai Minggu (11/2) ," kata Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin di Jayapura, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, cek surat suara sebelum ke bilik hingga film "Dirty Vote"
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024