Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat provinsi itu mengalami inflasi sebesar 3,02 persen pada Februari 2024 yang didorong oleh kenaikan komoditas kelompok makanan.
"Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3,26 persen dan terendah di Kota Tual sebesar 2,88 persen dengan," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Patiwallapia, di Ambon, Jumat.
Dia mengatakan, terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,16 persen, kelompok kesehatan sebesar 3,81 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,48 persen kelompok transportasi sebesar 2,96 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman /restoran sebesar 2,79 persen.
Lalu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,93 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,59 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,40 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,96 persen, dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
Ia memaparkan perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan.
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi Februari 2024, antara lain beras, bawang putih,tomat, tarif angkutan udara, kangkung, sigaret kretek mesin, sawi hijau, gula pasir, bawang merah, buncis labu siam /jipang, pembalut wanita, tarif angkutan laut, mobil, daun singkong, emas perhiasan, kopi bubuk, sigaret kretek tangan, dan obat dengan resep.
Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi, antara lain, ikan selar/kawalinya, ikan tongkol/komu, ikan cakalang/sisik, ikan layang/momar, telepon seluler, sabun mandi cair, terong, sabun cream deterjen, minuman ringan, pepaya ayam hidup, sabun wajah, tas sekolah, keramik, sepatu pria, sepatu anak, minyak rambut, tepung terigu, handbody lotion dan cabai rawit.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku di tiga kabupaten dan kota pada Februari 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 3,02 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 101,51 pada pada Februari 2023 menjadi 104,58 pada Februari 2024.
Sementara tingkat inflasi bulanan sebesar 1,19 persen dan tingkat deflasi sebesar 1,00 persen.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kolaborasi antar kabupaten/kota dalam rangka menekan angka inflasi di daerah itu.
"Langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan seperti gelar pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten/kota, melakukan kerja sama antar daerah," ucap Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie.
Kemudian pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memonitor harga di Pasar Mardika.
Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi.
Untuk itu pada 2024 dengan berbagai langkah strategis dan kerja maksimal dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku dalam melakukan pengendalian inflasi sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3,26 persen dan terendah di Kota Tual sebesar 2,88 persen dengan," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Patiwallapia, di Ambon, Jumat.
Dia mengatakan, terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,16 persen, kelompok kesehatan sebesar 3,81 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,48 persen kelompok transportasi sebesar 2,96 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman /restoran sebesar 2,79 persen.
Lalu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,93 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,59 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,40 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,96 persen, dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
Ia memaparkan perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan.
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi Februari 2024, antara lain beras, bawang putih,tomat, tarif angkutan udara, kangkung, sigaret kretek mesin, sawi hijau, gula pasir, bawang merah, buncis labu siam /jipang, pembalut wanita, tarif angkutan laut, mobil, daun singkong, emas perhiasan, kopi bubuk, sigaret kretek tangan, dan obat dengan resep.
Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi, antara lain, ikan selar/kawalinya, ikan tongkol/komu, ikan cakalang/sisik, ikan layang/momar, telepon seluler, sabun mandi cair, terong, sabun cream deterjen, minuman ringan, pepaya ayam hidup, sabun wajah, tas sekolah, keramik, sepatu pria, sepatu anak, minyak rambut, tepung terigu, handbody lotion dan cabai rawit.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku di tiga kabupaten dan kota pada Februari 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 3,02 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 101,51 pada pada Februari 2023 menjadi 104,58 pada Februari 2024.
Sementara tingkat inflasi bulanan sebesar 1,19 persen dan tingkat deflasi sebesar 1,00 persen.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kolaborasi antar kabupaten/kota dalam rangka menekan angka inflasi di daerah itu.
"Langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan seperti gelar pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten/kota, melakukan kerja sama antar daerah," ucap Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie.
Kemudian pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memonitor harga di Pasar Mardika.
Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi.
Untuk itu pada 2024 dengan berbagai langkah strategis dan kerja maksimal dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku dalam melakukan pengendalian inflasi sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024