Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim mediasi yang melibatkan berbagai instansi terkait guna menyelesaikan kasus bentrokan antarwarga Mamala dan Morela, Kecamatan Leihitu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah yang kembali merebak sejak Minggu (23/6) malam.
"Pertikaian yang terjadi di masyarakat ini merupakan masalah yang harus kita tangani secara bersama dan saya yakin situasi kondusifnya dapat tercipta lewat kesadaran warganya sendiri, apalagi bentrokan ini sudah berkali-kali terjadi," kata Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu di Ambon, Senin.
Tim mediasi ini terdiri atas Kodam XVI/Pattimura, Kepolisian Daerah Maluku, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Pemerintah provinsi juga akan memanggil Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal untuk segera membahas persoalan bentroka antara warga Mamala-Morela di Kecamatan Leihitu maupun Haria-Porto di Kecamatan Saparua.
Gubernur berharap bentrokan antarkampung di Maluku sudah seharusnya tidak lagi terjadi karena pemerintah sudah berkali-kali melakukan mediasi serta memfasilitasi warga yang bertikai, tapi kalau kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tidak ada maka akan terjadi masalah-masalah seperti itu.
Untuk itu Pemprov Maluku segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan bentrokan antarwarga Mamala-Morela, dengan membentuk tim mediasi yang memiliki keanggotaan dari Kodam, Polda, Kejati dan Pengadilan Tinggi maupun Pemkab Malteng dan Pemprov Maluku, termasuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan insan pers.
"Mudah-mudahan lewat tim mediasi ini bisa membuat sebuah program untuk segera mengambil langkah-langkah positif dalam menyelesaikan masalah ini dengan mencari akar persoalan yang memicu bentrokan dan dicari solusinya sehingga semua desa-desa yang memiliki poteni konflik dapat dieliminir," kata Ralahalu.
Kalau masalah keamanan dan hukum bisa saja diselesaikan secepatnya, tapi akar persoalan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan program pemberdayaan, keterbatasan lapangan kerja dan masalah pengangguran hingga kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan.
Ketua komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw minta perhatian serius Pemprov Maluku untuk berkoordinasi dengan Polda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura dan instansi terkait guna menyelesaikan bentrokan yang kembali terjadi di Mamala dan Morela.
"Informasi yang kami terima, sekitar enam rumah warga di Morela itu sudah terbakar sehingga persoalan ini harus diselesaikan secepatnya, termasuk mencari akar permasalahan yang jadi pemicu bentrok," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Pertikaian yang terjadi di masyarakat ini merupakan masalah yang harus kita tangani secara bersama dan saya yakin situasi kondusifnya dapat tercipta lewat kesadaran warganya sendiri, apalagi bentrokan ini sudah berkali-kali terjadi," kata Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu di Ambon, Senin.
Tim mediasi ini terdiri atas Kodam XVI/Pattimura, Kepolisian Daerah Maluku, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Pemerintah provinsi juga akan memanggil Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal untuk segera membahas persoalan bentroka antara warga Mamala-Morela di Kecamatan Leihitu maupun Haria-Porto di Kecamatan Saparua.
Gubernur berharap bentrokan antarkampung di Maluku sudah seharusnya tidak lagi terjadi karena pemerintah sudah berkali-kali melakukan mediasi serta memfasilitasi warga yang bertikai, tapi kalau kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tidak ada maka akan terjadi masalah-masalah seperti itu.
Untuk itu Pemprov Maluku segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan bentrokan antarwarga Mamala-Morela, dengan membentuk tim mediasi yang memiliki keanggotaan dari Kodam, Polda, Kejati dan Pengadilan Tinggi maupun Pemkab Malteng dan Pemprov Maluku, termasuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan insan pers.
"Mudah-mudahan lewat tim mediasi ini bisa membuat sebuah program untuk segera mengambil langkah-langkah positif dalam menyelesaikan masalah ini dengan mencari akar persoalan yang memicu bentrokan dan dicari solusinya sehingga semua desa-desa yang memiliki poteni konflik dapat dieliminir," kata Ralahalu.
Kalau masalah keamanan dan hukum bisa saja diselesaikan secepatnya, tapi akar persoalan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan program pemberdayaan, keterbatasan lapangan kerja dan masalah pengangguran hingga kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan.
Ketua komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw minta perhatian serius Pemprov Maluku untuk berkoordinasi dengan Polda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura dan instansi terkait guna menyelesaikan bentrokan yang kembali terjadi di Mamala dan Morela.
"Informasi yang kami terima, sekitar enam rumah warga di Morela itu sudah terbakar sehingga persoalan ini harus diselesaikan secepatnya, termasuk mencari akar permasalahan yang jadi pemicu bentrok," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013