Ternate (Antara Maluku) - Pangkalan TNI AL Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), hingga kini masih kekurangan personel untuk mengantisipasi masuknya kapal asing di Perairan Morotai yang berbatasan dengan negara tetangga yakni Filipina.
Danlanal Morotai Letkol Laut (P) Syarif Abdul Radjak di Ternate, Jumat, mengatakan untuk pangkalan TNI AL Morotai yang berstatus tipe C saat ini masih kekurangan personel, termasuk dengan sarana dan prasarana patrol untuk mendukung patroli khusus di perairan laut.
Untuk jumlah personel yang ada di pangkalan TNI-AL tipe C saat ini berjumlah 63 orang, padahal untuk memenuhi standar sesuai dengan tipe pangkalannya, maka seharusnya ada 128 personel yang ditempatkan di wilayah Morotai itu sendiri dalam rangka mengemban tugas sebagai angkatan laut.
"Pangkalan TNI AL di Morotai baru mempunyai 63 personel saat ini, sedangkan untuk standar pangkalan tipe C sebanyak 128 orang, sehingga kita masih kekurangan," katanya.
Saat ini, TNI AL sangat membutuhkan adanya penambahan personel, begitu juga dengan sarana dan prasarana, sehingga dalam proses pengamanan di kawasan Perairan Morotai bisa tertangani secara baik.
Namun, adanya kekurangan sarana untuk patrol laut guna pengawasan, termasuk kekurangan personel tidaklah mengurangi semangat untuk melakukan pengamanan di wilayah Morotai sebagai kabupaten kepulauan yang sangat rentan dengan gangguan di perairan.
"Kerentanan area Morotai itu terlihat dengan mudahnya kapal asing yang masuk tanpa adanya izin dari pemerintah, terutama para pelaku pelaku illegal fishing," katanya.
Selain merupakan daerah kelautan yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar, Morotai kerap dimasuki oleh nelayan asing dari Filipina dan Thailand.
Untuk itu, sebagai komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap "illegal fishing" adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat di Morotai.
Untuk pengadaan kapal guna pengawasan di laut, saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan Lantamal Ambon, sebab untuk mengoperasikan kapal tersebut membutuhkan anggaran yang besar, bahkan operasionalnya juga mahal.
"Pengadaan kapal sangat mahal, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan hingga kini masih dikoordinasikan, karena kami lebih memaksimalkan proses pengawasan di laut Morotai yang berdekatan dengan Filipina itu," katanya.
Pihaknya juga telah mendapatkan bantuan pengawasan dari beberapa kapal patrol dari wilayah timur Indonesia yang terus melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan, termasuk laut Morotai yang setiap saat melakukan patroli, termasuk di kawasan laut Morotai dan Maluku utara secara keseluruhan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
Danlanal Morotai Letkol Laut (P) Syarif Abdul Radjak di Ternate, Jumat, mengatakan untuk pangkalan TNI AL Morotai yang berstatus tipe C saat ini masih kekurangan personel, termasuk dengan sarana dan prasarana patrol untuk mendukung patroli khusus di perairan laut.
Untuk jumlah personel yang ada di pangkalan TNI-AL tipe C saat ini berjumlah 63 orang, padahal untuk memenuhi standar sesuai dengan tipe pangkalannya, maka seharusnya ada 128 personel yang ditempatkan di wilayah Morotai itu sendiri dalam rangka mengemban tugas sebagai angkatan laut.
"Pangkalan TNI AL di Morotai baru mempunyai 63 personel saat ini, sedangkan untuk standar pangkalan tipe C sebanyak 128 orang, sehingga kita masih kekurangan," katanya.
Saat ini, TNI AL sangat membutuhkan adanya penambahan personel, begitu juga dengan sarana dan prasarana, sehingga dalam proses pengamanan di kawasan Perairan Morotai bisa tertangani secara baik.
Namun, adanya kekurangan sarana untuk patrol laut guna pengawasan, termasuk kekurangan personel tidaklah mengurangi semangat untuk melakukan pengamanan di wilayah Morotai sebagai kabupaten kepulauan yang sangat rentan dengan gangguan di perairan.
"Kerentanan area Morotai itu terlihat dengan mudahnya kapal asing yang masuk tanpa adanya izin dari pemerintah, terutama para pelaku pelaku illegal fishing," katanya.
Selain merupakan daerah kelautan yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar, Morotai kerap dimasuki oleh nelayan asing dari Filipina dan Thailand.
Untuk itu, sebagai komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap "illegal fishing" adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat di Morotai.
Untuk pengadaan kapal guna pengawasan di laut, saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan Lantamal Ambon, sebab untuk mengoperasikan kapal tersebut membutuhkan anggaran yang besar, bahkan operasionalnya juga mahal.
"Pengadaan kapal sangat mahal, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan hingga kini masih dikoordinasikan, karena kami lebih memaksimalkan proses pengawasan di laut Morotai yang berdekatan dengan Filipina itu," katanya.
Pihaknya juga telah mendapatkan bantuan pengawasan dari beberapa kapal patrol dari wilayah timur Indonesia yang terus melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan, termasuk laut Morotai yang setiap saat melakukan patroli, termasuk di kawasan laut Morotai dan Maluku utara secara keseluruhan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013