Ambon (Antara Maluku) - Bupati Maluku Barat Daya (MBD) menawarkan wilayahnya dimekarkan menjadi provinsi perbatasan sebagai kompensasi rencana pemindahan ibu kota provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Maluku Tengah oleh pemprov setempat.
"Kami menyetujui rencana pencanangan pemindahan ibu kota provinsi Maluku ke Makariki, Maluku Tengah, asalkan Pemprov juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di kabupaten - kota di Maluku, termasuk memekarkan MBD sebagai provinsi pemekaran," kata Bupati MBD Barnabas Orno, di Ambon, Selasa.
Dia mengakui, rencana pemprov Maluku diakhir kepemimpinan Gubernur Karel Albert Ralahalu d Wagub Said Assagaff memindahkan ibu kota provinsi ke Makariki, Malteng merupakan sebuah lompatan besar dan langkah berani.
"Ini pemikiran besar dan lompatan drastis yang dilakukan Gubernur Karel Ralahalu untuk memajukan Maluku. Memang tidak mudah mewujudkannya karena menuai banyak tanggapan dan protes.
Dia menilai wajar-wajar saja Gubernur Ralahalu mencanangkan pemindahan ibu kota di Makariki, tetapi realisasi pemindahan ibu kota tersebut membutuhkan waktu 20 hingga 25 tahun, karena terkait anggaran besar yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pendukung serta kesiapan mobilisasi pegawai dan prasarana lain, di samping kajian-kajian strategis lainnya.
Khusus menyangkut usulan pemekaran MBD menjadi provinsi baru didasari pertimbangan rasional bahwa daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.
Selain itu, rentang kendali pemerintahan sangatlah sulit karena keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan maupun fasilitas telekominukasi dan informasi yang belum memadai.
"Kami tidak berpikir sektarian serta mengabaikan perjuangan bersama yang digagas bersama para tokoh Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk memperjuangkan berdirinya provinsi Maluku Tenggara Raya. Tetapi kondisi riil dan kedudukannya dihadapi mengharuskan MBD dimekarkan menjadi provinsi sendiri," ujarnya.
Menurut Bupati, masyarakat MBD selama ini merasa lebih dekat ke Kota Ambon dibanding kabupaten serumpun yakni Kota Tual, Maluku Tenggara, MTB maupun Kepulauan Aru, karena transportasinya lebih lancar.
Bahkan kebanyakan warga MBD lebih cenderung melakukan transaksi ekonominya ke Kupang atau Surabaya, Jawa Timur karena akses transportasinya lancar dan biayanya lebih murah.
Pemekaran MBD menjadi provinsi baru akan berdampak membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan akses pasar, terbukanya pintu keluar baru untuk pemasaran berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut.
"Potensi sumber daya alam di MBD tidak perlu diragukan lagi, terutama pertambangan di mana eksplorasi dan eksploitasinya ditangani puluhan perusahaan nasional maupun asing dengan tujuan pangsa pasar ekspor, di samping potensi perikanan dan kelautan yang belum dimanfaatkan optimal untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Jadi tandas Bupati, Pemprov Maluku juga sudah seharusnya memikirkan dan membahas pemekaran MBD menjadi provinsi baru berbarengan dengan rencana pemindahan ibu kota provinsi ke Makariki, Malteng.
Ditambahkannya, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumpulkan tokoh-tokoh MBD yang berada di Ambon dan sekitarnya untuk membicarakan rencana pemekaran tersebut guna diambil langkah-langkah tindak lanjutnya.
"Rencana pemekaran ini juga telah saya sampaikan secara resmi dalam Paripurna DPRD MBD. Ini mimpi bersama untuk mewujudkan kemandirian MBD sebagai beranda NKRI, sekaligus solusi mengatasi keterpurukan dan ketimpangan pembangunan yang terjadi, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat MBD di masa mendatang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Kami menyetujui rencana pencanangan pemindahan ibu kota provinsi Maluku ke Makariki, Maluku Tengah, asalkan Pemprov juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di kabupaten - kota di Maluku, termasuk memekarkan MBD sebagai provinsi pemekaran," kata Bupati MBD Barnabas Orno, di Ambon, Selasa.
Dia mengakui, rencana pemprov Maluku diakhir kepemimpinan Gubernur Karel Albert Ralahalu d Wagub Said Assagaff memindahkan ibu kota provinsi ke Makariki, Malteng merupakan sebuah lompatan besar dan langkah berani.
"Ini pemikiran besar dan lompatan drastis yang dilakukan Gubernur Karel Ralahalu untuk memajukan Maluku. Memang tidak mudah mewujudkannya karena menuai banyak tanggapan dan protes.
Dia menilai wajar-wajar saja Gubernur Ralahalu mencanangkan pemindahan ibu kota di Makariki, tetapi realisasi pemindahan ibu kota tersebut membutuhkan waktu 20 hingga 25 tahun, karena terkait anggaran besar yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pendukung serta kesiapan mobilisasi pegawai dan prasarana lain, di samping kajian-kajian strategis lainnya.
Khusus menyangkut usulan pemekaran MBD menjadi provinsi baru didasari pertimbangan rasional bahwa daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.
Selain itu, rentang kendali pemerintahan sangatlah sulit karena keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan maupun fasilitas telekominukasi dan informasi yang belum memadai.
"Kami tidak berpikir sektarian serta mengabaikan perjuangan bersama yang digagas bersama para tokoh Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk memperjuangkan berdirinya provinsi Maluku Tenggara Raya. Tetapi kondisi riil dan kedudukannya dihadapi mengharuskan MBD dimekarkan menjadi provinsi sendiri," ujarnya.
Menurut Bupati, masyarakat MBD selama ini merasa lebih dekat ke Kota Ambon dibanding kabupaten serumpun yakni Kota Tual, Maluku Tenggara, MTB maupun Kepulauan Aru, karena transportasinya lebih lancar.
Bahkan kebanyakan warga MBD lebih cenderung melakukan transaksi ekonominya ke Kupang atau Surabaya, Jawa Timur karena akses transportasinya lancar dan biayanya lebih murah.
Pemekaran MBD menjadi provinsi baru akan berdampak membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan akses pasar, terbukanya pintu keluar baru untuk pemasaran berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut.
"Potensi sumber daya alam di MBD tidak perlu diragukan lagi, terutama pertambangan di mana eksplorasi dan eksploitasinya ditangani puluhan perusahaan nasional maupun asing dengan tujuan pangsa pasar ekspor, di samping potensi perikanan dan kelautan yang belum dimanfaatkan optimal untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Jadi tandas Bupati, Pemprov Maluku juga sudah seharusnya memikirkan dan membahas pemekaran MBD menjadi provinsi baru berbarengan dengan rencana pemindahan ibu kota provinsi ke Makariki, Malteng.
Ditambahkannya, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumpulkan tokoh-tokoh MBD yang berada di Ambon dan sekitarnya untuk membicarakan rencana pemekaran tersebut guna diambil langkah-langkah tindak lanjutnya.
"Rencana pemekaran ini juga telah saya sampaikan secara resmi dalam Paripurna DPRD MBD. Ini mimpi bersama untuk mewujudkan kemandirian MBD sebagai beranda NKRI, sekaligus solusi mengatasi keterpurukan dan ketimpangan pembangunan yang terjadi, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat MBD di masa mendatang," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013