Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan pemerintah dengan bantuan pemda terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran, meskipun inflasi bulan Mei 2024 mengalami penurunan dari 3 persen menjadi 2,84 persen.
Menurut Tomsi, penurunan ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Tentunya ini merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas yang sebenarnya masih bisa kita atasi lebih baik lagi seperti cabai dan bawang," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selain itu, Tomsi juga meminta para pemangku kepentingan terkait bekerja sama mengatasi masalah ketepatan waktu barang-barang komoditas impor yang masuk karena ketepatan waktu dan distribusi sangat berpengaruh terhadap dinamika inflasi Indonesia, baik mingguan maupun bulanan.
"Oleh sebab itu, kita harus tetap merencanakan dan mengantisipasi perubahan situasi yang harus dengan segera kita mengambil langkah-langkahnya," ujarnya.
Tomsi dalam kesempatan itu juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian.
Sepuluh provinsi itu meliputi Papua Tengah dengan inflasi 5,39 persen, Gorontalo (4,91 persen), Papua Barat (4,56 persen), Riau (4,41 persen), Sumatera Utara (4,26 persen), Papua Selatan (4,19 persen), Sumatera Barat (4,17 persen), Sulawesi Utara (4,15 persen), Bengkulu (3,71 persen), dan Kepulauan Riau (3,67 persen).
"Kami harapkan dalam minggu ini, gubernur dapat melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi khususnya sepuluh (provinsi) tertinggi, ditambah dengan daerah-daerah yang masih melebihi batas nasional," tambah Tomsi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah tetap pantau distribusi komoditas impor meski inflasi turun
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
Menurut Tomsi, penurunan ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Tentunya ini merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas yang sebenarnya masih bisa kita atasi lebih baik lagi seperti cabai dan bawang," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selain itu, Tomsi juga meminta para pemangku kepentingan terkait bekerja sama mengatasi masalah ketepatan waktu barang-barang komoditas impor yang masuk karena ketepatan waktu dan distribusi sangat berpengaruh terhadap dinamika inflasi Indonesia, baik mingguan maupun bulanan.
"Oleh sebab itu, kita harus tetap merencanakan dan mengantisipasi perubahan situasi yang harus dengan segera kita mengambil langkah-langkahnya," ujarnya.
Tomsi dalam kesempatan itu juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian.
Sepuluh provinsi itu meliputi Papua Tengah dengan inflasi 5,39 persen, Gorontalo (4,91 persen), Papua Barat (4,56 persen), Riau (4,41 persen), Sumatera Utara (4,26 persen), Papua Selatan (4,19 persen), Sumatera Barat (4,17 persen), Sulawesi Utara (4,15 persen), Bengkulu (3,71 persen), dan Kepulauan Riau (3,67 persen).
"Kami harapkan dalam minggu ini, gubernur dapat melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi khususnya sepuluh (provinsi) tertinggi, ditambah dengan daerah-daerah yang masih melebihi batas nasional," tambah Tomsi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah tetap pantau distribusi komoditas impor meski inflasi turun
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024