Ternate (Antara Maluku) - Anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Golkar Edi Langkara mendukung tindakan tegas sejumlah bupati di Malut yang akan memecat pegawai negeri sipil (PNS) di jajarannya yang malas masuk kantor.
"Saya sebagai wakil rakyat sangat mendukung tindakan tegas sejumlah bupati di Malut memecat PNS yang malas masuk kantor, seperti dilakukan Bupati Halmahera Utara, Hein Namotemo terhadap delapan PNS yang malas masuk kantor di daerah itu," katanya di Ternate, Minggu.
Ia mengatakan, tindakan tegas bupati tersebut diharapkan bisa memberi pelajaran kepada PNS lainnya agar tidak melakukan hal serupa, selain itu untuk menghindari kerugian Negara akibat membayar gaji PNS yang tidak melaksanakan tugas.
Masyarakat di Malut, kata Edi Langkara, selama ini sering mengalami hambatan ketika ingin mendapatkan pelayanan disuatu instansi pemerintah, karena PNS yang bertanggung jawab menanggani pelayanan itu jarang masuk kantor.
Namun dengan mulai adanya tindakan tegas terhadap PNS yang malas masuk kantor tersebut diharapkan hal seperti itu tidak terjadi lagi, karena salah satu penyebab PNS di Malut selama ini malas masuk kantor adalah tidak adanya saksi tegas seperti itu, ujarnya.
Edi mengatakan, hal lain yang perlu mendapat perhatian dari para bupati/ wali kota di Malut adalah masih banyaknya PNS yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan, misalnya saat mengurus kartu keluarga.
"Saya sering menerima keluhan dari masyarakat bahwa jika mereka mengurus kartu keluarga atau surat keterangan lainnya selalu diwajibkan membayar diatas tarif yang diatur perda, kalau masyarakat tidak mau membayar selalu dipersulit," katanya.
Ia mengharapkan, bupati/ wali kota di Malut juga memberi saksi tegas terhadap PNS seperti itu, termasuk para guru yang sering membebani siswa dengan berbagai pungutan padahal pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) di setiap sekolah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Saya sebagai wakil rakyat sangat mendukung tindakan tegas sejumlah bupati di Malut memecat PNS yang malas masuk kantor, seperti dilakukan Bupati Halmahera Utara, Hein Namotemo terhadap delapan PNS yang malas masuk kantor di daerah itu," katanya di Ternate, Minggu.
Ia mengatakan, tindakan tegas bupati tersebut diharapkan bisa memberi pelajaran kepada PNS lainnya agar tidak melakukan hal serupa, selain itu untuk menghindari kerugian Negara akibat membayar gaji PNS yang tidak melaksanakan tugas.
Masyarakat di Malut, kata Edi Langkara, selama ini sering mengalami hambatan ketika ingin mendapatkan pelayanan disuatu instansi pemerintah, karena PNS yang bertanggung jawab menanggani pelayanan itu jarang masuk kantor.
Namun dengan mulai adanya tindakan tegas terhadap PNS yang malas masuk kantor tersebut diharapkan hal seperti itu tidak terjadi lagi, karena salah satu penyebab PNS di Malut selama ini malas masuk kantor adalah tidak adanya saksi tegas seperti itu, ujarnya.
Edi mengatakan, hal lain yang perlu mendapat perhatian dari para bupati/ wali kota di Malut adalah masih banyaknya PNS yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan, misalnya saat mengurus kartu keluarga.
"Saya sering menerima keluhan dari masyarakat bahwa jika mereka mengurus kartu keluarga atau surat keterangan lainnya selalu diwajibkan membayar diatas tarif yang diatur perda, kalau masyarakat tidak mau membayar selalu dipersulit," katanya.
Ia mengharapkan, bupati/ wali kota di Malut juga memberi saksi tegas terhadap PNS seperti itu, termasuk para guru yang sering membebani siswa dengan berbagai pungutan padahal pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) di setiap sekolah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013