Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah provinsi harus lebih selektif dan hanya merekrut calon siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bermental baik sehingga tidak menimbulkan persoalan ketika mengikuti pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat, kata seorang anggota DPRD Maluku.
"Untuk masa datang pemrintah mestinya menyeleksi dengan baik anak-anak kita yang akan menjadi praja di IPDN, terutama masalah mental mereka sehingga perlu ada pembinaan khusus dari pemerintah provinsi," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku Melky Frans di Ambon, Jumat.
Ia menyatakan, sangat disayangkan jika akhirnya ada 15 praja IPDN asal Maluku yang mendapatkan sanksi tegas dari Rektor terkait dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap yunior mereka yang juga berasal dari Maluku.
Menurut dia, secara intitusional pendidikan IPDN merupakan satu-satunya kebanggan masyarakat Indonesia dalam bidang pemerintahan.
"Sebagai wakil rakyat, saya menyesali sikap ke-15 anak kita yang mewakili daerah ini menekuni pendidikan di IPDN dan pada akhirnya dikembalikan ke pemerintah daerah," katanya.
Kendati IPDN telah memberlakukan tatacara ospekmaru yang biasanya berlaku di seluruh universitas, beberapa tahun terakhir banyak sorotan tajam terhadap tindakan kekerasan senior terhadap yunior di kampus ini yang bahkan mengakibatkan beberapa praja kehilangan nyawa.
Melky menyatakan dirinya juga berharap Pemprov Maluku secara kontinyu melakukan pendekatan dan memohon maaf atas nama para tersangka ke Kemendagri, terlebih khusus ke Rektor IPDN agar mereka bisa dikenakan sanksi tanpa harus dipecat.
"Sangat disayangkan kalau 15 anak muda yang sudah terlatih menjadi calon pemimpin pemerintahan di daerah ini akhirnya mesti dikeluarkan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Untuk masa datang pemrintah mestinya menyeleksi dengan baik anak-anak kita yang akan menjadi praja di IPDN, terutama masalah mental mereka sehingga perlu ada pembinaan khusus dari pemerintah provinsi," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku Melky Frans di Ambon, Jumat.
Ia menyatakan, sangat disayangkan jika akhirnya ada 15 praja IPDN asal Maluku yang mendapatkan sanksi tegas dari Rektor terkait dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap yunior mereka yang juga berasal dari Maluku.
Menurut dia, secara intitusional pendidikan IPDN merupakan satu-satunya kebanggan masyarakat Indonesia dalam bidang pemerintahan.
"Sebagai wakil rakyat, saya menyesali sikap ke-15 anak kita yang mewakili daerah ini menekuni pendidikan di IPDN dan pada akhirnya dikembalikan ke pemerintah daerah," katanya.
Kendati IPDN telah memberlakukan tatacara ospekmaru yang biasanya berlaku di seluruh universitas, beberapa tahun terakhir banyak sorotan tajam terhadap tindakan kekerasan senior terhadap yunior di kampus ini yang bahkan mengakibatkan beberapa praja kehilangan nyawa.
Melky menyatakan dirinya juga berharap Pemprov Maluku secara kontinyu melakukan pendekatan dan memohon maaf atas nama para tersangka ke Kemendagri, terlebih khusus ke Rektor IPDN agar mereka bisa dikenakan sanksi tanpa harus dipecat.
"Sangat disayangkan kalau 15 anak muda yang sudah terlatih menjadi calon pemimpin pemerintahan di daerah ini akhirnya mesti dikeluarkan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013