Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, berkolaborasi dengan 39 perguruan tinggi (PT) di Maluku mengkaji kembali tentang variabel kemiskinan melalui pertemuan regional.
“Kita berharap bagaimana kita juga bisa menghasilkan rekomendasi soal variabel kemiskinan yang harus ditinjau dan dikaji ulang, karena sampai sekarang Maluku masih menjadi provinsi keempat termiskin di Indonesia,” kata Rektor Unpatti Prof Freddy Leiwakabessy di Ambon, Selasa.
Hal itu diutarakan Freddy dalam pertemuan pimpinan PT se-Maluku di Kota Ambon dengan tema peran strategis PT di Maluku bagi stabilitas geopolitik dan geoekonomi kawasan timur Indonesia.
Rektor Freddy mengatakan, sebagai PT terbesar di Maluku bukan hanya sebatas variabel atau indikator kemiskinan yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana menyiapkan PT untuk mengelola sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang dimiliki.
“Karena diketahui bersama, bahwa isu sumberdaya manusia hingga ketahanan pangan nasional yang berkaitan dengan kemiskinan kini menjadi perhatian khusus di Maluku,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, keuntungan letak geografis Provinsi Maluku dalam lintas perdagangan dunia yang strategis bahkan secara geopolitik dan geoekonomi menjadi episentrum bagi pertarungan dunia internasional. Oleh sebab itu, menurut dia, jika kondisi ini dapat dimanfaatkan secara baik, maka akan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi Maluku sendiri.
Oleh sebab itu, kata dia, PT di Maluku juga terlibat dalam mengedukasi dan juga mempersiapkan masyarakat di daerah untuk mengelola sumberdaya alam yang dimiliki.
“Jadi bagaimana kita terlibat untuk memberikan edukasi itu, menjaga stabilitas ekonomi dengan ketahanan pangan, produk-produk lokal yang bisa kita manfaatkan. Baik itu perikanan, pertanian, peternakan dan lainnya, untuk bisa menjaga ketahanan pangan, terutama di daerah ini,” katanya.
Dari kegiatan itu juga dirumuskan arah dan kebijakan strategis dari sisi akademik tentang pembangunan yang berbasis kebutuhan daerah dalam bidang Iptek, SDM, infrastruktur daerah, pengelolaan sektor unggulan, penguatan partisipasi publik dan masyarakat desa serta memfasilitasi kolaborasi yang efektif antar-PT, pemerintah daerah, sektor swasta maupun OKP untuk mempercepat pembangunan daerah.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024