Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengantisipasi kenaikan inflasi dari sektor pendidikan khususnya sekolah swasta saat dimulai tahun ajaran baru 2024/2025.
Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya menyatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperingatkan sisi lain yang menjadi komoditi menyumbang inflasi pada Juli 2024 yakni terkait dengan biaya pendidikan atau biaya masuk sekolah baru.
"Ada beberapa item yang menjadi perhatian dan diharapkan tidak terjadi peningkatan, yakni uang pendaftaran, uang seragam sekolah, SPP, dan sumbangan pembangunan," katanya, di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, masalah inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat, dimana setiap minggu dilaksanakan rapat koordinasi nasional pengendalian Inflasi.
"Begitu intens pemerintah pusat mengontrol Inflasi di daerah, karena itu kebijakan strategis yang diturunkan presiden dengan menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi kita berjalan dengan baik di tengah krisis global," katanya.
Karena itu Pemkot Ambon, meminta agar sekolah swasta di kota Ambon baik SD maupun SMP tidak menaikkan biaya pendidikan secara signifikan yang akan berdampak pada pengeluaran atau daya beli masyarakat.
Pemerintah katanya tidak memaksa tetapi mari bersama mencari solusi yang terbaik, karena BPS meminta tidak ada kenaikan yang signifikan.
"Jika biaya pendidikan itu sama di semua sekolah swasta itu lebih baik, sehingga tidak jadi komoditi yang mengerek inflasi kota Ambon sebab kenaikan biaya pendidikan akan menekan dalam hal daya beli masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk sekolah yang berstatus negeri, biaya pendidikan tahun ajaran baru tidak menjadi masalah sebab bisa teratasi dengan Dana BOS.
"Yang menjadi perhatian kita adalah sekolah swasta yang ada di bawah yayasan," katanya.
Pemkot Ambon harus mengantisipasi angka inflasi yang semakin tinggi di bulan Juli, jika tidak diambil langkah kongkrit dan ekstra maka akan berdampak pada banyak hal.
Langkah pengendalian inflasi tidak hanya yang terkiat stok dan harga barang, memastikan stabilitas dan kelancaran distribusi, tetapi juga meningkatkan koordinasi, penguatan peran pemangku kepentingan terkait di berbagai sektor.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya menyatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperingatkan sisi lain yang menjadi komoditi menyumbang inflasi pada Juli 2024 yakni terkait dengan biaya pendidikan atau biaya masuk sekolah baru.
"Ada beberapa item yang menjadi perhatian dan diharapkan tidak terjadi peningkatan, yakni uang pendaftaran, uang seragam sekolah, SPP, dan sumbangan pembangunan," katanya, di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, masalah inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat, dimana setiap minggu dilaksanakan rapat koordinasi nasional pengendalian Inflasi.
"Begitu intens pemerintah pusat mengontrol Inflasi di daerah, karena itu kebijakan strategis yang diturunkan presiden dengan menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi kita berjalan dengan baik di tengah krisis global," katanya.
Karena itu Pemkot Ambon, meminta agar sekolah swasta di kota Ambon baik SD maupun SMP tidak menaikkan biaya pendidikan secara signifikan yang akan berdampak pada pengeluaran atau daya beli masyarakat.
Pemerintah katanya tidak memaksa tetapi mari bersama mencari solusi yang terbaik, karena BPS meminta tidak ada kenaikan yang signifikan.
"Jika biaya pendidikan itu sama di semua sekolah swasta itu lebih baik, sehingga tidak jadi komoditi yang mengerek inflasi kota Ambon sebab kenaikan biaya pendidikan akan menekan dalam hal daya beli masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk sekolah yang berstatus negeri, biaya pendidikan tahun ajaran baru tidak menjadi masalah sebab bisa teratasi dengan Dana BOS.
"Yang menjadi perhatian kita adalah sekolah swasta yang ada di bawah yayasan," katanya.
Pemkot Ambon harus mengantisipasi angka inflasi yang semakin tinggi di bulan Juli, jika tidak diambil langkah kongkrit dan ekstra maka akan berdampak pada banyak hal.
Langkah pengendalian inflasi tidak hanya yang terkiat stok dan harga barang, memastikan stabilitas dan kelancaran distribusi, tetapi juga meningkatkan koordinasi, penguatan peran pemangku kepentingan terkait di berbagai sektor.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024