Manajemen PT. PLN Unit Induk Wilayah Maluku-Maluku Utara (UIW MMU) menyebutkan ada tiga faktor utama yang jadi penghambat pelayanan listrik terhadap enam desa di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku.
"Tiga faktor dimaksud antara lain kerusakan jaringan, pepohonan besar dan rimbun yang menghalangi, serta masalah ekonomi masyarakat," kata Senior Manejer Transmisi dan Distribusi PT. PLN UIW MMU Redy Susanto di Ambon, Jumat.
Penjelasan Susanto disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku dipimpin Johan John Lewerissa selaku ketua komisi.
Menurut Susanto, jaringannya sudah dibangun dan selesai sejak 2023 namun di Desa Waimali, Wamkana, dan Waemulang serta tiga desa lainnya yang tersebar di Kecamatan Namrole, Leksula, serta Kecamatan Kepalamadan, Kabupaten Bursel belum berlistrik.
Persoalan ini karena di lapangan masih ada kendala teknis untuk dinyalakan, artinya yang sudah ada itu belum bisa dialirkan atau suplai energi listriknya ke rumah penduduk.
Kondisi ini disebabkan ada beberapa titik pada desa-desa yang jaringannya sudah mengalami kerusakan, kemudian ada pepohonan yang tumbuh dan menghalangi sehingga perlu dilakukan penebangan.
Selain itu masih ada kendala lain bagi PLN dalam menyuplai energi listrik kepada pelanggan di sana akibat faktor ekonomi masyarakat yang belum menyiapkan uang untuk pelunasan pembayaran sambungan.
"Makanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku hari ini sudah kita sampaikan kondisi di lapangan seperti itu sehingga bisa dipahami," ucapnya.
Untuk itu PLN bersama Komisi II DPRD Maluku memutuskan turun bersama ke lokasi guna melakukan peninjauan atau survei lapangan.
Dikatakan, sejumlah kendala teknis ini oleh PLN bisa diselesaikan bila pepohonan yang tumbuh bisa ditebang dan masyarakat bersedia untuk mengizinkannya.
"PLN tetap siap melakukan pelayanan tetapi kendala ekonomi masyarakat juga turut menghambat, sehingga PLN akan turun bersama komisi II DPRD Maluku, Pemkab Buru Selatan, serta para mahasiswa yang melakukan aksi demo dan menyampaikan aspirasi ke DPRD," ujarnya.
Ketua komisi II DPRD Maluku Johan John Lewerissa mengatakan rapat hari ini berkaitan dengan penyampaian aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi paguyuban Buru Selatan yang menyoroti masalah kelistrikan.
Dalam rapat dengar pendapat ini dijelaskan PLN terkait sejumlah kendala di lapangan sehingga masyarakat di sana belum menikmati listrik secara penuh.
"Kendala berkaitan dengan infrastruktur jalan, masih kurangnya sosialisasi terhadap tanaman milik masyarakat sehingga mereka merasa enggan melakukan penebangan," kata dia.
Padahal jalur jaringan listrik itu harus bebas dari hambatan seperti itu.
Sehingga DPRD bersama PLN menjadwalkan peninjauan lokasi sekaligus menerima masukan dari masyarakat seperti apa.
"Tersisa enam desa yang belum berlistrik dan sebagian besar sudah dilayani, apalagi program PLN untuk 2026 semua daerah di Maluku sudah berlistrik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Tiga faktor dimaksud antara lain kerusakan jaringan, pepohonan besar dan rimbun yang menghalangi, serta masalah ekonomi masyarakat," kata Senior Manejer Transmisi dan Distribusi PT. PLN UIW MMU Redy Susanto di Ambon, Jumat.
Penjelasan Susanto disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku dipimpin Johan John Lewerissa selaku ketua komisi.
Menurut Susanto, jaringannya sudah dibangun dan selesai sejak 2023 namun di Desa Waimali, Wamkana, dan Waemulang serta tiga desa lainnya yang tersebar di Kecamatan Namrole, Leksula, serta Kecamatan Kepalamadan, Kabupaten Bursel belum berlistrik.
Persoalan ini karena di lapangan masih ada kendala teknis untuk dinyalakan, artinya yang sudah ada itu belum bisa dialirkan atau suplai energi listriknya ke rumah penduduk.
Kondisi ini disebabkan ada beberapa titik pada desa-desa yang jaringannya sudah mengalami kerusakan, kemudian ada pepohonan yang tumbuh dan menghalangi sehingga perlu dilakukan penebangan.
Selain itu masih ada kendala lain bagi PLN dalam menyuplai energi listrik kepada pelanggan di sana akibat faktor ekonomi masyarakat yang belum menyiapkan uang untuk pelunasan pembayaran sambungan.
"Makanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku hari ini sudah kita sampaikan kondisi di lapangan seperti itu sehingga bisa dipahami," ucapnya.
Untuk itu PLN bersama Komisi II DPRD Maluku memutuskan turun bersama ke lokasi guna melakukan peninjauan atau survei lapangan.
Dikatakan, sejumlah kendala teknis ini oleh PLN bisa diselesaikan bila pepohonan yang tumbuh bisa ditebang dan masyarakat bersedia untuk mengizinkannya.
"PLN tetap siap melakukan pelayanan tetapi kendala ekonomi masyarakat juga turut menghambat, sehingga PLN akan turun bersama komisi II DPRD Maluku, Pemkab Buru Selatan, serta para mahasiswa yang melakukan aksi demo dan menyampaikan aspirasi ke DPRD," ujarnya.
Ketua komisi II DPRD Maluku Johan John Lewerissa mengatakan rapat hari ini berkaitan dengan penyampaian aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi paguyuban Buru Selatan yang menyoroti masalah kelistrikan.
Dalam rapat dengar pendapat ini dijelaskan PLN terkait sejumlah kendala di lapangan sehingga masyarakat di sana belum menikmati listrik secara penuh.
"Kendala berkaitan dengan infrastruktur jalan, masih kurangnya sosialisasi terhadap tanaman milik masyarakat sehingga mereka merasa enggan melakukan penebangan," kata dia.
Padahal jalur jaringan listrik itu harus bebas dari hambatan seperti itu.
Sehingga DPRD bersama PLN menjadwalkan peninjauan lokasi sekaligus menerima masukan dari masyarakat seperti apa.
"Tersisa enam desa yang belum berlistrik dan sebagian besar sudah dilayani, apalagi program PLN untuk 2026 semua daerah di Maluku sudah berlistrik," katanya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024