Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Praja Kieraha 2024-2025 untuk persiapan personel dalam mendukung pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, yang dipusatkan di lapangan Ngaralamo Salero, Ternate, Rabu.
"Apel gelar pasukan ini merupakan bagian penting dari persiapan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pengamanan pilkada serentak," kata Wakil Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun di Ternate, Rabu.
Stephen berharap Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, serta menjadi bukti kualitas demokrasi dan penentu masa depan provinsi serta kabupaten/kota di wilayah di Maluku Utara.
Pilkada Serentak 2024 akan dimulai dengan tahapan pertama pada 24 Agustus 2024 dan pemungutan suara pada 27 November 2024.
Dia menyebut pemilihan kali ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik khas karena untuk pertama kalinya pilkada serentak dilaksanakan pada bulan dan tahun yang sama. Hal ini menuntut kompetisi ketat antara calon gubernur, bupati, dan wali kota.
Dalam konteks keamanan, menurut dia, intensitas kegiatan politik yang tinggi berpotensi menimbulkan kerawanan, seperti pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, serta penyebaran hoaks dan hate speech.
Oleh karena itu, kata Wakapolda, Polri bersama TNI dan stakeholders terkait akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Mantap Praja Kieraha 2024-2025, yang berlangsung selama 385 hari.
"Operasi ini terbagi dalam tiga tahap, tahap pra-operasi selama 53 hari, tahap pelaksanaan operasi selama 240 hari, dan tahap pasca-operasi selama 92 hari," ujarnya.
Stephen mengatakan operasi ini melibatkan sebanyak 4.468 personel TNI/Polri, terdiri dari 3.823 personel dari Polda dan Polres jajaran dan 645 personel dari TNI.
"Fokus dari operasi ini adalah kegiatan preemptif dan preventif, didukung oleh kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan humas melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian di tingkat daerah dan Polres," ujarnya.
Wakil Kapolda menekankan pentingnya penguatan solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri, penjagaan netralitas Polri, deteksi dini, serta dorongan untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pilkada.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Apel gelar pasukan ini merupakan bagian penting dari persiapan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pengamanan pilkada serentak," kata Wakil Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun di Ternate, Rabu.
Stephen berharap Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, serta menjadi bukti kualitas demokrasi dan penentu masa depan provinsi serta kabupaten/kota di wilayah di Maluku Utara.
Pilkada Serentak 2024 akan dimulai dengan tahapan pertama pada 24 Agustus 2024 dan pemungutan suara pada 27 November 2024.
Dia menyebut pemilihan kali ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik khas karena untuk pertama kalinya pilkada serentak dilaksanakan pada bulan dan tahun yang sama. Hal ini menuntut kompetisi ketat antara calon gubernur, bupati, dan wali kota.
Dalam konteks keamanan, menurut dia, intensitas kegiatan politik yang tinggi berpotensi menimbulkan kerawanan, seperti pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, serta penyebaran hoaks dan hate speech.
Oleh karena itu, kata Wakapolda, Polri bersama TNI dan stakeholders terkait akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Mantap Praja Kieraha 2024-2025, yang berlangsung selama 385 hari.
"Operasi ini terbagi dalam tiga tahap, tahap pra-operasi selama 53 hari, tahap pelaksanaan operasi selama 240 hari, dan tahap pasca-operasi selama 92 hari," ujarnya.
Stephen mengatakan operasi ini melibatkan sebanyak 4.468 personel TNI/Polri, terdiri dari 3.823 personel dari Polda dan Polres jajaran dan 645 personel dari TNI.
"Fokus dari operasi ini adalah kegiatan preemptif dan preventif, didukung oleh kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan humas melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian di tingkat daerah dan Polres," ujarnya.
Wakil Kapolda menekankan pentingnya penguatan solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri, penjagaan netralitas Polri, deteksi dini, serta dorongan untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pilkada.
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024