Ambon, 25/6 (Antara) - Yayasan Arika Mahina bekerja sama dengan Yayasan BaKTI akan menggelar diskusi mengenai implementasi Perda No.2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
"Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini yang belum tertangani," kata Direktur Arika Mahina Ina Soselisa, di Ambon, Rabu.
Di Maluku, kata dia, perempuan dan anak korban kekerasan selama ini ditangani oleh LSM, UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres maupun Polda, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memberikan konseling maupun pendampingan hukum.
Namun, pelayanan tersebut belum merata sampai ke pedesaan karena terbatasnya akses informasi dan transportasi, serta ketidaktahuan masyarakat tentang Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Sehubungan dengan itu, Arika Mahina dan Yayasan BaKTI akan menggelar satu acara diskusi bertema "Dorong Media untuk Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2012".
Diskusi tersebut dijadwalkan pada Kamis, 26 Juni 2014, di Hotel Pasific, Jl. Cendrawasih, Belakang Soya, Kota Ambon.
Menurut Ina, diskusi akan menghadirkan pembicara O. Lawalata, SH, M.Hum, akademisi dan pemerhati HAM.
"Peserta diskusi kami targetkan sekitar 20 orang, umumnya pimpinan redaksi media massa di kota ini," kata Ina.
"Media massa memiliki kekuatan untuk membangun opini publik. Kami berharap masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini terinformasikan secara baik ke masyarakat di segala lapisan, mulai dari kota hingga desa atau kelurahan," tambahnya.
Arika Mahina merupakan yayasan yang ikut mendukung program MAMPU (maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan) dan memiliki misi meningkatkan kondisi yang lebih baik bagi buruh migran perempuan dan memperkuat perempuan dalam memperoleh hak-hak kesehatan dan reproduksi yang lebih baik, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini yang belum tertangani," kata Direktur Arika Mahina Ina Soselisa, di Ambon, Rabu.
Di Maluku, kata dia, perempuan dan anak korban kekerasan selama ini ditangani oleh LSM, UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres maupun Polda, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memberikan konseling maupun pendampingan hukum.
Namun, pelayanan tersebut belum merata sampai ke pedesaan karena terbatasnya akses informasi dan transportasi, serta ketidaktahuan masyarakat tentang Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Sehubungan dengan itu, Arika Mahina dan Yayasan BaKTI akan menggelar satu acara diskusi bertema "Dorong Media untuk Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2012".
Diskusi tersebut dijadwalkan pada Kamis, 26 Juni 2014, di Hotel Pasific, Jl. Cendrawasih, Belakang Soya, Kota Ambon.
Menurut Ina, diskusi akan menghadirkan pembicara O. Lawalata, SH, M.Hum, akademisi dan pemerhati HAM.
"Peserta diskusi kami targetkan sekitar 20 orang, umumnya pimpinan redaksi media massa di kota ini," kata Ina.
"Media massa memiliki kekuatan untuk membangun opini publik. Kami berharap masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini terinformasikan secara baik ke masyarakat di segala lapisan, mulai dari kota hingga desa atau kelurahan," tambahnya.
Arika Mahina merupakan yayasan yang ikut mendukung program MAMPU (maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan) dan memiliki misi meningkatkan kondisi yang lebih baik bagi buruh migran perempuan dan memperkuat perempuan dalam memperoleh hak-hak kesehatan dan reproduksi yang lebih baik, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014