Ambon (Antara Maluku) - BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku menjadi pihak ketiga dalam menyelesaikan persoalan aset dan komposisi modal di PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon.
"Penilaian aset dan komposisi modal antara Pemprov Maluku dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Jatim) selaku pemilik saham di PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon telah diserahkan ke BPKP," kata Kepala Biro Ekonomi dan Investasi Setda Maluku, Anthon Lailossa di Ambon, Senin.
Upaya ini dilakukan karena memang ada beberapa permasalahan kompleks di perusahaan yang merupakan BUMD tersebut. Setelah ditelusuri, maka salah satunya berujung pada komposisi saham antara pemerintah daerah dengan PT Dok Surabaya.
Menurut temuan BPK, kata Anthon, apa yang disumbangkan oleh Pemprov Maluku harus dimasukkan sebagai saham atau penyertaan modal.
Tapi kenyataannya dalam praktek selama ini masih dicatat hanya sebagai modal sumbangan.
"Rups terakhir, penyelesaian itu telah diserahkan kepada BPKP sehingga penilaian aset dan komposisi modal oleh pemda maupun PT dok Surabaya akan dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini BPKP," ujarnya.
Sedangkan untuk BUMD lainnya berupa Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya, terdapat beberapa masalah struktural juga yang ada di sana.
Pertama, temuan BPK mengenai aset dimana ada perbedaan pandang mengenai milik aset yang berimplikasi pada pembayaran pajak oleh panca karya, serta struktur usaha internal dari BUMD tersebut.
Ini merupakan temuan dan telah diberikan rekomendasi secara tertulis dari pemda memperingatkan bahwa saat ini struktur yang berkembang adalah hanya pada sektor usaha pelayaran.
"Karena itu kami memberikan rekomendasi untuk membuka pengembangan bisnis pada jenis usaha lainnya," kata Anthon.
Selain masalah rekomendasi, pemerintah daerah juga melakukan langkah riil seperti mengembangkan usaha kayu di Pulau Buru lewat upaya mencoba menghubungkan mereka dengan akses pasaran Eropa.
Pemerintah daerah mendorong manajemen BUMD itu memiliki ecolabeling dan sudah memperoleh izin ekspor kayu.Kemudian upaya promosi dilakukan dan langsung terhubung dengan beberapa perusahaan di Eropa sehingga diharapkan langkah ini pada tahun selanjutnya dapat dikembangkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Penilaian aset dan komposisi modal antara Pemprov Maluku dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Jatim) selaku pemilik saham di PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon telah diserahkan ke BPKP," kata Kepala Biro Ekonomi dan Investasi Setda Maluku, Anthon Lailossa di Ambon, Senin.
Upaya ini dilakukan karena memang ada beberapa permasalahan kompleks di perusahaan yang merupakan BUMD tersebut. Setelah ditelusuri, maka salah satunya berujung pada komposisi saham antara pemerintah daerah dengan PT Dok Surabaya.
Menurut temuan BPK, kata Anthon, apa yang disumbangkan oleh Pemprov Maluku harus dimasukkan sebagai saham atau penyertaan modal.
Tapi kenyataannya dalam praktek selama ini masih dicatat hanya sebagai modal sumbangan.
"Rups terakhir, penyelesaian itu telah diserahkan kepada BPKP sehingga penilaian aset dan komposisi modal oleh pemda maupun PT dok Surabaya akan dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini BPKP," ujarnya.
Sedangkan untuk BUMD lainnya berupa Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya, terdapat beberapa masalah struktural juga yang ada di sana.
Pertama, temuan BPK mengenai aset dimana ada perbedaan pandang mengenai milik aset yang berimplikasi pada pembayaran pajak oleh panca karya, serta struktur usaha internal dari BUMD tersebut.
Ini merupakan temuan dan telah diberikan rekomendasi secara tertulis dari pemda memperingatkan bahwa saat ini struktur yang berkembang adalah hanya pada sektor usaha pelayaran.
"Karena itu kami memberikan rekomendasi untuk membuka pengembangan bisnis pada jenis usaha lainnya," kata Anthon.
Selain masalah rekomendasi, pemerintah daerah juga melakukan langkah riil seperti mengembangkan usaha kayu di Pulau Buru lewat upaya mencoba menghubungkan mereka dengan akses pasaran Eropa.
Pemerintah daerah mendorong manajemen BUMD itu memiliki ecolabeling dan sudah memperoleh izin ekspor kayu.Kemudian upaya promosi dilakukan dan langsung terhubung dengan beberapa perusahaan di Eropa sehingga diharapkan langkah ini pada tahun selanjutnya dapat dikembangkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014