Ambon (Antara Maluku) - Sedikitnya tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku diberi penghargaan oleh Ombudsman karena dinilai berada pada kepatuhan tinggi atau zona hijau pelayanan publik.
"Tiga SKPD itu adalah RSUD dr.M. Haulussy, Disnakertrans dan Disperindag Maluku sehingga baru 27,3 persen dari 11 SKPD yang diobservasi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku, Elia Radianto, di Ambon, Senin.
Penghargaan untuk tiga SKPD itu diterima Gubernur Maluku, Said Assagaff dari Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana di Jakarta pada 18 Juli 2014, bertepatan dengan peringatan lima tahun UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Sedangkan kepatuhan sedang atau zona kuning terdapat pada delapan SKPD atau 72,7 persen, terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Disdiknas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Lingkungan, Badan Penananam Modal Daerah, dan BPPKAD Samsat.
Ombdusman, menurut Elia, melakukan observasi juga terhadap 16 SKPD di jajaran Pemkot Ambon .
Hanya saja, baru dua SKPD (12,5 persen) yang masuk zona hijau yakni kantor pelayanan publik satu pintu dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi.
11 SKPD lainnya (68,8 persen) masuk zona kuning atau kepatuhan sedang, antara lain Dinas PU, Disdiknas, Disnaker, Dinas Perhubungan, Dinsos, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, kantor Lingkungan Hidup, Puskesmas Martha Christina Tiahahu.
Zona merah meliputi tiga SKPD yakni PDAM, Bagian Kesra dan Badan Kepegawaian Daerah.
Karena itu, Ombudsman Perwakilan Maluku siap memfasilitasi SKPD, terutama yang kepatuhan pelayanan masih di zona merah atau kuning untuk melakukan perbaikan pelayanan publiknya hingga September sampai dengan Oktober 2014.
"Kami harapkan semua SKPD, baik Pemprov Maluku maupun Pemkot Ambon meraih zona hijau pada akhir 2014 agar tercermin pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU No. 25 tahun 2005," kata Elia Radianto.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Tiga SKPD itu adalah RSUD dr.M. Haulussy, Disnakertrans dan Disperindag Maluku sehingga baru 27,3 persen dari 11 SKPD yang diobservasi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku, Elia Radianto, di Ambon, Senin.
Penghargaan untuk tiga SKPD itu diterima Gubernur Maluku, Said Assagaff dari Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana di Jakarta pada 18 Juli 2014, bertepatan dengan peringatan lima tahun UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Sedangkan kepatuhan sedang atau zona kuning terdapat pada delapan SKPD atau 72,7 persen, terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Disdiknas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Lingkungan, Badan Penananam Modal Daerah, dan BPPKAD Samsat.
Ombdusman, menurut Elia, melakukan observasi juga terhadap 16 SKPD di jajaran Pemkot Ambon .
Hanya saja, baru dua SKPD (12,5 persen) yang masuk zona hijau yakni kantor pelayanan publik satu pintu dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi.
11 SKPD lainnya (68,8 persen) masuk zona kuning atau kepatuhan sedang, antara lain Dinas PU, Disdiknas, Disnaker, Dinas Perhubungan, Dinsos, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, kantor Lingkungan Hidup, Puskesmas Martha Christina Tiahahu.
Zona merah meliputi tiga SKPD yakni PDAM, Bagian Kesra dan Badan Kepegawaian Daerah.
Karena itu, Ombudsman Perwakilan Maluku siap memfasilitasi SKPD, terutama yang kepatuhan pelayanan masih di zona merah atau kuning untuk melakukan perbaikan pelayanan publiknya hingga September sampai dengan Oktober 2014.
"Kami harapkan semua SKPD, baik Pemprov Maluku maupun Pemkot Ambon meraih zona hijau pada akhir 2014 agar tercermin pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU No. 25 tahun 2005," kata Elia Radianto.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014