Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengakui proses penyelesaian perselisihan antarkampung oleh pemerintah dan aparat keamanan sebenarnya belum menyentuh substansi permasalahan sesungguhnya.
"Bentrokan warga antara negeri bertetangga yang terjadi beberapa kali sebenarnya menjadi peringatan bagi kita semua dalam proses perdamaiannya belum menyentuh akar persoalan," kata Said Assagaff di Ambon, Selasa.
Penjelasan itu disampaikan dalam sidang parupurna DPRD Maluku dalam rangka HUT ke-69 provinsi yang dipimpin Ketua DPRD, Fatani Sohilauw.
Untuk itu kata, kata Said Assagaff, diharapkan adanya peranan seluruh bupati dan wali kota untuk proaktif dalam upaya penyelesaian permasalahan sampai tuntas, sebab tidak ada yang menginginkan peristiwa kelam di masa lalu terjadi lagi.
Selanjutnya dalam upaya membangun Maluku dengan karateristik kepulauan memang membutuhkan penanganan yang berbeda dari daerah kontinental.
"Kita butuh biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur penunjang, sehingga perjuangan pemda dan DPRD Maluku terkait program lumbung ikan nasional, hak penyertaan modal (PI) 10 persen blok Masela maupun pengesahan UU kepulauan oleh pemerintah akan terus diperjuangkan," katanya.
Apabila tiga hal ini mampu diperjuangkan secara maksimal, maka anggaran yang akan diterima Maluku semakin besar untuk mengatasi kekurangan infrastruktur di daerah dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dilakukan lebih maksimal.
Untuk itu pemerintah provinsi membutuhkan kerja sama, bantuan dan peran serta legislatif, yudikatif, TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun Maluku yang lebih baik di masa datang.
Sebab kekompakan dan kerja sama yang baik akan menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas masing-masing, termasuk menjaga stabilitas keamanan tetap kondusif lewat penghentian pertikanan atau bentrok antarkampung.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Bentrokan warga antara negeri bertetangga yang terjadi beberapa kali sebenarnya menjadi peringatan bagi kita semua dalam proses perdamaiannya belum menyentuh akar persoalan," kata Said Assagaff di Ambon, Selasa.
Penjelasan itu disampaikan dalam sidang parupurna DPRD Maluku dalam rangka HUT ke-69 provinsi yang dipimpin Ketua DPRD, Fatani Sohilauw.
Untuk itu kata, kata Said Assagaff, diharapkan adanya peranan seluruh bupati dan wali kota untuk proaktif dalam upaya penyelesaian permasalahan sampai tuntas, sebab tidak ada yang menginginkan peristiwa kelam di masa lalu terjadi lagi.
Selanjutnya dalam upaya membangun Maluku dengan karateristik kepulauan memang membutuhkan penanganan yang berbeda dari daerah kontinental.
"Kita butuh biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur penunjang, sehingga perjuangan pemda dan DPRD Maluku terkait program lumbung ikan nasional, hak penyertaan modal (PI) 10 persen blok Masela maupun pengesahan UU kepulauan oleh pemerintah akan terus diperjuangkan," katanya.
Apabila tiga hal ini mampu diperjuangkan secara maksimal, maka anggaran yang akan diterima Maluku semakin besar untuk mengatasi kekurangan infrastruktur di daerah dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dilakukan lebih maksimal.
Untuk itu pemerintah provinsi membutuhkan kerja sama, bantuan dan peran serta legislatif, yudikatif, TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun Maluku yang lebih baik di masa datang.
Sebab kekompakan dan kerja sama yang baik akan menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas masing-masing, termasuk menjaga stabilitas keamanan tetap kondusif lewat penghentian pertikanan atau bentrok antarkampung.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014