Ambon (Antara Maluku) - Kodam XVI/Pattimura menggelar apel pasukan bersama TNI/Polri gua mengantisipasi pengumuman hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Kamis.
Dalam gelar pasukan itu, Kodam XVI/Pattimura menyiapkan pasukan sebanyak 1.600 personel dan Polda Maluku menyiapkan aparatnya sebanyak 1.200 personel.
"Sejumlah personel tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pengumuman hasil sidang MK pada hari ini," kata Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi, di sela-sela gelar pasukan.
Menurut Pangdam Meris, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daran Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri menginstruksi peningkatan efektifitas penanganan keamanan secara terpadu, membentuk tim terpadu pada pusat dan daerah, mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas.
"Kami merespon dengan cepat bila terjadi masalah dan menyelesaikan secara damai serta mamaksimalkan fungsi dan peran TNI," kata Pangdam.
Untuk aparat Kepolisian, lanjutnya sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kamtibmas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
Sedangkan komponen masyarakat lainnya memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsi dan bidangnya masing.masing.
"Sinergitas antara TNI/Polri harus menjadi contoh bagi masyarakat baik dalam sikap perilaku dan lankah-langkah tindakan serta semangat pengabdian dalam mengemban tugas yang semakin kompleks ini," katanya.
Pangdam Meris mengatakan, prajurit TNI/Polri merupakan bagian yang terpadu satu sama lain, hubungan yang harmonis selama ini telah terbina dengan baik membuktikan bahwa prajurit TNI dan Polri dapat mengatasi berbagai kendala yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah Maluku.
"Kami bersama pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya mampu menciptakan kedamaian dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat dalam pembanguan daerah," ujarnya.
Karena itu, Pangdam meminta prajurit TNI untuk tanamkan kesiapsiagaan secara optimal sehingga sewaktu-waktu siap digerakkan, serta hindari setiap perselisihan yang menjurus kepada pelanggaran hukum dan selesaikan setiap permasalahan dengan cara-cara yang beradab.
"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku untuk tidak saling mencurigai dan berprasangka buruk terhadap sesama warga, sebab hal ini akan mamicu terjadinya perselisihan dan pertikaian. Selesaikan setiap masalah dengan cara yang santun dan beradab sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku," pinta Pangdam Meris.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Dalam gelar pasukan itu, Kodam XVI/Pattimura menyiapkan pasukan sebanyak 1.600 personel dan Polda Maluku menyiapkan aparatnya sebanyak 1.200 personel.
"Sejumlah personel tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pengumuman hasil sidang MK pada hari ini," kata Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi, di sela-sela gelar pasukan.
Menurut Pangdam Meris, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daran Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri menginstruksi peningkatan efektifitas penanganan keamanan secara terpadu, membentuk tim terpadu pada pusat dan daerah, mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas.
"Kami merespon dengan cepat bila terjadi masalah dan menyelesaikan secara damai serta mamaksimalkan fungsi dan peran TNI," kata Pangdam.
Untuk aparat Kepolisian, lanjutnya sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kamtibmas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
Sedangkan komponen masyarakat lainnya memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsi dan bidangnya masing.masing.
"Sinergitas antara TNI/Polri harus menjadi contoh bagi masyarakat baik dalam sikap perilaku dan lankah-langkah tindakan serta semangat pengabdian dalam mengemban tugas yang semakin kompleks ini," katanya.
Pangdam Meris mengatakan, prajurit TNI/Polri merupakan bagian yang terpadu satu sama lain, hubungan yang harmonis selama ini telah terbina dengan baik membuktikan bahwa prajurit TNI dan Polri dapat mengatasi berbagai kendala yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah Maluku.
"Kami bersama pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya mampu menciptakan kedamaian dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat dalam pembanguan daerah," ujarnya.
Karena itu, Pangdam meminta prajurit TNI untuk tanamkan kesiapsiagaan secara optimal sehingga sewaktu-waktu siap digerakkan, serta hindari setiap perselisihan yang menjurus kepada pelanggaran hukum dan selesaikan setiap permasalahan dengan cara-cara yang beradab.
"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku untuk tidak saling mencurigai dan berprasangka buruk terhadap sesama warga, sebab hal ini akan mamicu terjadinya perselisihan dan pertikaian. Selesaikan setiap masalah dengan cara yang santun dan beradab sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku," pinta Pangdam Meris.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014