Ternate (Antara Maluku) - Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara telah menuntaskan pelatihan implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh guru di daerah ini, baik untuk jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah.
"Pelatihan implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh guru di daerah ini tuntas tidak terlepas dari kerja keras semua pihak terkait khususnya LPMP Malut dan Diknas kabupaten/kota," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Maluku Utara Imran Yakun di Ternate, Kamis.
Selain itu, adanya dukungan dana dari Pemprov Malut serta seluruh pemkab/pemkot setempat untuk pembiayaan pelatihan implementasi Kurikulum 2013 yang memberikan kontribusi besar hingga seluruh guru tuntas.
Ia mengatakan, khusus untuk buku bahan ajar Kurikulum 2013 sampai saat ini baik bagi pegangan guru maupun yang akan digunakan siswa memang belum ada yang tiba di Malut, karena masih dalam proses pendistribusian dari pihak ketiga.
Dikjar Malut telah mencairkan dana untuk pengadaan buku bahan itu kepada seluruh kabupaten/kota, kecuali khusus untuk SMP masih ada dua kabupaten yang belum disalurkan yakni Halmahera Barat dan Halmahera Selatan karena masih ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi.
Menurut Imran, pembayaran buku bahan ajar tersebut kepada pihak ketiga setelah pihak sekolah menerima seluruh buku ajar yang dibutuhkan, sehingga dengan cara itu bisa mencegah kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengadaannya.
Mengenai sinyalamen adanya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelatihan implementasi Kurikulum 2013, Imran Yakub memastikan bahwa di Malut tidak terjadi praktik seperti itu, karena semua pihak merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyukseskannya.
Dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pelatihan implementasi Kurikulum 2013 di Malut memang sangat terbatas, tetapi hal itu tidak menjadi kendala bagi penyelenggara pelatihan, apalagi sampai melakukan pungutan liar kepada guru yang akan mengikuti pelatihan. Kekurangan dana pelatihan ditutupi oleh Pemprov Malut dan seluruh pemkab/pemkot di daerah ini.
"Kalau bicara soal kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 jelas ada, tetapi bagi kami dan seluruh Diknas kabupaten/kota di Malut, termasuk para kepala sekolah dan guru tidak menjadikan kendala itu sebagai sesuatu yang bisa menghambatnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pelatihan implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh guru di daerah ini tuntas tidak terlepas dari kerja keras semua pihak terkait khususnya LPMP Malut dan Diknas kabupaten/kota," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Maluku Utara Imran Yakun di Ternate, Kamis.
Selain itu, adanya dukungan dana dari Pemprov Malut serta seluruh pemkab/pemkot setempat untuk pembiayaan pelatihan implementasi Kurikulum 2013 yang memberikan kontribusi besar hingga seluruh guru tuntas.
Ia mengatakan, khusus untuk buku bahan ajar Kurikulum 2013 sampai saat ini baik bagi pegangan guru maupun yang akan digunakan siswa memang belum ada yang tiba di Malut, karena masih dalam proses pendistribusian dari pihak ketiga.
Dikjar Malut telah mencairkan dana untuk pengadaan buku bahan itu kepada seluruh kabupaten/kota, kecuali khusus untuk SMP masih ada dua kabupaten yang belum disalurkan yakni Halmahera Barat dan Halmahera Selatan karena masih ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi.
Menurut Imran, pembayaran buku bahan ajar tersebut kepada pihak ketiga setelah pihak sekolah menerima seluruh buku ajar yang dibutuhkan, sehingga dengan cara itu bisa mencegah kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengadaannya.
Mengenai sinyalamen adanya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelatihan implementasi Kurikulum 2013, Imran Yakub memastikan bahwa di Malut tidak terjadi praktik seperti itu, karena semua pihak merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyukseskannya.
Dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pelatihan implementasi Kurikulum 2013 di Malut memang sangat terbatas, tetapi hal itu tidak menjadi kendala bagi penyelenggara pelatihan, apalagi sampai melakukan pungutan liar kepada guru yang akan mengikuti pelatihan. Kekurangan dana pelatihan ditutupi oleh Pemprov Malut dan seluruh pemkab/pemkot di daerah ini.
"Kalau bicara soal kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 jelas ada, tetapi bagi kami dan seluruh Diknas kabupaten/kota di Malut, termasuk para kepala sekolah dan guru tidak menjadikan kendala itu sebagai sesuatu yang bisa menghambatnya," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014