Ternate (Antara Maluku) - Warga di sejumlah wilayah kepulauan Maluku Utara (Malut) mengharapkan kehadiran perbankan di daerah mereka untuk memudahkan mendapatkan layanan perbankan, baik berupa tabungan maupun pinjaman.
Anggota DPRD Provinsi Malut Edi Langkara mengatakan di Ternate, Sabtu, dalam kunjungannya di sejumlah wilayah kepulauan di Malut selalu menyampaikan aspirasi agar adanya layanan perbankan di wilayah mereka untuk memudahkan mendapatkan pinjaman atau menabung.
Mereka jika ingin mendapatkan jasa layanan perbankan, misalnya mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) harus ke ibu kota kabupaten, yang biayanya relatif cukup mahal sehingga banyak yang terpaksa meminjam dari rentenir dengan bunga yang relatif sangat tinggi.
"Warga Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, misalnya, jika ingin mengurus kredit di bank yang berada di Labuha, Ibu Kota Halmahera Selatan, harus mengeluarkan biaya perjalanan sedikitnya Rp2 juta pulang pergi, padahal kredit yang dibutuhkan hanya Rp1 juta," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, perbankan di Malut harus membantu mengatasi kesulitan warga tersebut dengan membuka perwakilan di wilayah kepulauan dan daerah pelosok, misalnya dalam bentuk agen bank seperti yang dilakukan perbankan di Provinsi Bali.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Malut Boediono mengatakan, sesuai dengan regulasi yang ada, memang perbankan bisa membuka agen bank di wilayah kepulauan atau daerah pelosok untuk memudahkan warga setempat mendapatkan layanan jasa perbankan.
Perbankan bisa menjalin kerja sama dengan Kantor Pos, toko besar, atau tokoh masyarakat di wilayah kepulauan atau daerah pelosok untuk melakukan layanan jasa perbankan, baik berupa tabungan maupun kredit.
"Namun, syaratnya di wilayah itu harus ada layanan telekomunikasi untuk memudahkan perbankan dan pihak yang diberi kewenangan mengelola agen bank setempat saling berhubungan terkait layanan perbankan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Anggota DPRD Provinsi Malut Edi Langkara mengatakan di Ternate, Sabtu, dalam kunjungannya di sejumlah wilayah kepulauan di Malut selalu menyampaikan aspirasi agar adanya layanan perbankan di wilayah mereka untuk memudahkan mendapatkan pinjaman atau menabung.
Mereka jika ingin mendapatkan jasa layanan perbankan, misalnya mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) harus ke ibu kota kabupaten, yang biayanya relatif cukup mahal sehingga banyak yang terpaksa meminjam dari rentenir dengan bunga yang relatif sangat tinggi.
"Warga Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, misalnya, jika ingin mengurus kredit di bank yang berada di Labuha, Ibu Kota Halmahera Selatan, harus mengeluarkan biaya perjalanan sedikitnya Rp2 juta pulang pergi, padahal kredit yang dibutuhkan hanya Rp1 juta," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, perbankan di Malut harus membantu mengatasi kesulitan warga tersebut dengan membuka perwakilan di wilayah kepulauan dan daerah pelosok, misalnya dalam bentuk agen bank seperti yang dilakukan perbankan di Provinsi Bali.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Malut Boediono mengatakan, sesuai dengan regulasi yang ada, memang perbankan bisa membuka agen bank di wilayah kepulauan atau daerah pelosok untuk memudahkan warga setempat mendapatkan layanan jasa perbankan.
Perbankan bisa menjalin kerja sama dengan Kantor Pos, toko besar, atau tokoh masyarakat di wilayah kepulauan atau daerah pelosok untuk melakukan layanan jasa perbankan, baik berupa tabungan maupun kredit.
"Namun, syaratnya di wilayah itu harus ada layanan telekomunikasi untuk memudahkan perbankan dan pihak yang diberi kewenangan mengelola agen bank setempat saling berhubungan terkait layanan perbankan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014