Ternate (Antara Maluku) - Dua anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, dari Partai Gerindra bernama Johar Abdul dan Assagaf menolak menggunakan pakaian dinas yang disiapkan Sekretariat DPRD saat pelantikan 30 legislator periode 2014-2019.
Johar Abdul seusai pelantikan bersama 30 anggota DPRD Kota Ternate periode 2014-2019 mengatakan menolak pakaian dinas yang disiapkan Sekretariat DPRD dalam pelantikan karena telah menjadi keputusan dari DPD Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut).
Ia mengatakan, DPD Gerindra Malut sebelumnya telah mengistruksikan kepada seluruh anggota DPRD partai itu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menolak baju dinas yang disiapkan Sekretaris DPRD, karena dana pengadaan pakaian dinas itu sebaiknya digunakan bagi kebutuhan rakyat.
"Anggota DPRD hasil pemilu legislatif 2014 pasti sanggup membeli pakaian dinas sendiri, jadi seharusnya tidak perlu lagi disiapkan oleh Sekretariat DPRD yang sudah pasti dananya bersumber dari uang rakyat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Ternate, Safia M Nur menyatakan pengadaan pakaian dinas sebagai empat pasang bagi setiap anggota DPRD yang dilantik merupakan perintah undang-undang.
"Perlu ditegaskan bahwa pada pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019, setiap anggota mendapatkan empat pasang pakaian dinas dan secara keseluruhan untuk 30 anggota dewan sebanyak 120 pasang. Semuanya diatur PP Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta undang-undfang yang berbunyi pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas serta atributnya, katanya.
Namun, kata Sekwan, kalau dua anggota DPRD asal Partai Gerindra tersebut tidak ambil pakaian dinas, itu Sekretariat juga tidak mengetahui alasannya seperti apa, sehingga belum mengambil. Kalau memang tidak mau mengamambil seharusnya jangan melakukan pengukuran, sekarang sudah dijahit tapi tak mau diambil mereka.
Dari 30 anggota DPRD Kota Ternate yang dilantik tersebut terdiri dari empat orang dari PDIP, empat orang dari PPP, tiga orang dari Golkar, tiga orang dari Demokrat, tiga orang dari Nasdem, dua orang dari PAN, dua orang dari Hanura, dua orang dari PBB, dua orang dari Gerindra, dua orang dari PKS dan dua orang dari PKB dan satu orang dari PKPI.
Sebanyak 30 anggota tersebut, 10 orang anggota DPRD merupakan wajah lama, sedangkan sisanya wajah baru, sementara jumlah perempuan sebanyak lima orang, termasuk Ketua DPRD sementara Merlisa dari PDIP.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Johar Abdul seusai pelantikan bersama 30 anggota DPRD Kota Ternate periode 2014-2019 mengatakan menolak pakaian dinas yang disiapkan Sekretariat DPRD dalam pelantikan karena telah menjadi keputusan dari DPD Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut).
Ia mengatakan, DPD Gerindra Malut sebelumnya telah mengistruksikan kepada seluruh anggota DPRD partai itu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menolak baju dinas yang disiapkan Sekretaris DPRD, karena dana pengadaan pakaian dinas itu sebaiknya digunakan bagi kebutuhan rakyat.
"Anggota DPRD hasil pemilu legislatif 2014 pasti sanggup membeli pakaian dinas sendiri, jadi seharusnya tidak perlu lagi disiapkan oleh Sekretariat DPRD yang sudah pasti dananya bersumber dari uang rakyat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Ternate, Safia M Nur menyatakan pengadaan pakaian dinas sebagai empat pasang bagi setiap anggota DPRD yang dilantik merupakan perintah undang-undang.
"Perlu ditegaskan bahwa pada pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019, setiap anggota mendapatkan empat pasang pakaian dinas dan secara keseluruhan untuk 30 anggota dewan sebanyak 120 pasang. Semuanya diatur PP Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta undang-undfang yang berbunyi pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas serta atributnya, katanya.
Namun, kata Sekwan, kalau dua anggota DPRD asal Partai Gerindra tersebut tidak ambil pakaian dinas, itu Sekretariat juga tidak mengetahui alasannya seperti apa, sehingga belum mengambil. Kalau memang tidak mau mengamambil seharusnya jangan melakukan pengukuran, sekarang sudah dijahit tapi tak mau diambil mereka.
Dari 30 anggota DPRD Kota Ternate yang dilantik tersebut terdiri dari empat orang dari PDIP, empat orang dari PPP, tiga orang dari Golkar, tiga orang dari Demokrat, tiga orang dari Nasdem, dua orang dari PAN, dua orang dari Hanura, dua orang dari PBB, dua orang dari Gerindra, dua orang dari PKS dan dua orang dari PKB dan satu orang dari PKPI.
Sebanyak 30 anggota tersebut, 10 orang anggota DPRD merupakan wajah lama, sedangkan sisanya wajah baru, sementara jumlah perempuan sebanyak lima orang, termasuk Ketua DPRD sementara Merlisa dari PDIP.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014