Ambon (Antara) - Pemerintah provinsi Maluku mendukung nota kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam rangka kerja sama program pembangunan pertanian di daerah ini untuk mewujudkan program ketahanan pangan nasional.

"Pemprov Maluku menyambut baik Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian Suswono dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ditindak lanjuti secara teknis melalui kesepakatan kerja sama antara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat," kata Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Lutfi Rumbia, di Ambon, Senin.

Lutfi menyampaikan hal itu pada rapat Forum Pertemuan Pencanangan Kerja Sama TNI dan Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Staf Kodam XVI Pattimura Brigjen TNI Juwondo dan Staf, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Diana Padang dan Kepala UPT/UPTD Lingkup Pertanian, Kepala Bakorluh Provinsi Maluku Kepala Bidang Konsumsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut Lutfi, ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2014-2019 Ketahanan pangan telah menjadi sebuah isu yang akan mendapat perhatian tersendiri untuk disikapi.

"Pemprov Maluku sampai saat ini telah berupaya untuk mengembangkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki, baik lahan basah maupun lahan kering guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di daerah ini, namun masih jauh dari target yang diharapkan," kata Lutfi.

"Kenyataan ketergantungan pangan dari luar wilayah Maluku masih sangat besar," tambah Lutfi.

Ia mengungkapkan, khusus untuk pangan strategis berupa beras dengan angka konsumsi sebesar 108,55 kilogram per kapita per tahun padahal produksi dalam daerah hanya mampu memenuhi sebesar 34 persen dari kebutuhan 1,6 juta jiwa lebih di Maluku.

Karena itu, berbagai upaya dilakukan mulai dari intensifikasi, ekstensifikasi sampai pada diversifikasi pangan, sebab kalau masih tergantungan dengan pangan dari luar daerah dalam jangka panjang sangat merugikan, baik secara sosial maupun ekonomi mengingat angka pertumbuhan penduduk Maluku mencapai 2.5 persen per tahun.

"Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) merupakan salah satu kabupaten penghasil pangan telah dipilih menjadi tempat untuk pencanangan program kerja sama tersebut, karena telah tersedia lahan kurang lebih 10 hektar di dataran Makariki baik yang disiapkan TNI AD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kelompok Tani," ujar Lutfi.

Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Juwondo berharap dengan adanya kerja sama ini dapat mensinergikan potensi, tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, akan semakin mempercepat peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Maluku.

"Mengingat kegiatan kerja sama ini sangat strategis, diharapkan implementasinya perlu terus diawasi dan dievaluasi oleh TNI AD maupun Pemerintah Daerah sehingga membawa dampak bermanfaat bagi masyarakat dan daerah ini," katanya.

Pewarta: Finus

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014