Ambon (Antara Maluku) - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Benny Gasperz menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dengan menggunakan kapal-kapal bertonase besar.
"Kementerian Perhubungan sudah meningkatkan pelayanan transportasi di daerah ini dengan pengadaan kapal-kapal yang bertonase besar untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah perbatasan," kata Benny Gasperz di Ambon, Kamis.
Menurut dia, yang perlu mendapat perhatian utama terhadap pelayanan transportasi laut di daerah ini yakni di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Aru yang berbatasan langsung dengan Australia.
Selanjutnya, Kabupatan Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
"Wilayah-wilayah di tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste mendapat perhatian serius terhadap pelayanan transportasi laut," ujarnya.
Benny Gasperz mengakui bahwa pelayanan transportasi laut di Maluku cukup berat karena harus bisa menjangkau sebanyak 1.400 pulau, kendati pulau-pulau tersebut dihuni sedikit penduduk tetapi sebagai tanggung jawab moral pemerintah perlu terus meningkatkan pelayanan.
"Syukurlah Kementerian Perhubungan sudah meningkatkan kapasitas kapal dari 1.200 gross tonnage (GT) menjadi 2.000 GT, sehingga bisa menjangkau semua pulau tersebut untuk melayanai masyarakat," katanya.
Benny Gaspez mengungkapkan, untuk bisa menjangkau ribuan pulau tersebut terhadap pelayanan transportasi bagi masyarakat, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut telah menempatkan sebanyak 15 kapal perintis beropersi di Maluku.
"Sebanyak 15 kapal perintis tersebut diantaranya berpangkalan di Ambon, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan di Kota Tual. Kita harapkan juga ada penambahan lima kapal lagi sehingga jumlahnya 20 kapal," jelasnya.
Ditambahkan, daerah ini terus berkembang sering dengan pemekaran sejumlah kabupaten dan sekarang sudah ada 11 kabupaten/kota, yakni sembilan kabupaten dan dua kota.
"Pelayanan transportasi terus mengikuti perkembangan daerah pemekaran, karena ke depannya ada lagi kabupaten yang dimekarkan, sehingga pelayanan transportasi sangat tergantung perkembangan kabupaten/kota masing-masing," kata Benny Gasperz.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kementerian Perhubungan sudah meningkatkan pelayanan transportasi di daerah ini dengan pengadaan kapal-kapal yang bertonase besar untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah perbatasan," kata Benny Gasperz di Ambon, Kamis.
Menurut dia, yang perlu mendapat perhatian utama terhadap pelayanan transportasi laut di daerah ini yakni di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Aru yang berbatasan langsung dengan Australia.
Selanjutnya, Kabupatan Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
"Wilayah-wilayah di tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste mendapat perhatian serius terhadap pelayanan transportasi laut," ujarnya.
Benny Gasperz mengakui bahwa pelayanan transportasi laut di Maluku cukup berat karena harus bisa menjangkau sebanyak 1.400 pulau, kendati pulau-pulau tersebut dihuni sedikit penduduk tetapi sebagai tanggung jawab moral pemerintah perlu terus meningkatkan pelayanan.
"Syukurlah Kementerian Perhubungan sudah meningkatkan kapasitas kapal dari 1.200 gross tonnage (GT) menjadi 2.000 GT, sehingga bisa menjangkau semua pulau tersebut untuk melayanai masyarakat," katanya.
Benny Gaspez mengungkapkan, untuk bisa menjangkau ribuan pulau tersebut terhadap pelayanan transportasi bagi masyarakat, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut telah menempatkan sebanyak 15 kapal perintis beropersi di Maluku.
"Sebanyak 15 kapal perintis tersebut diantaranya berpangkalan di Ambon, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan di Kota Tual. Kita harapkan juga ada penambahan lima kapal lagi sehingga jumlahnya 20 kapal," jelasnya.
Ditambahkan, daerah ini terus berkembang sering dengan pemekaran sejumlah kabupaten dan sekarang sudah ada 11 kabupaten/kota, yakni sembilan kabupaten dan dua kota.
"Pelayanan transportasi terus mengikuti perkembangan daerah pemekaran, karena ke depannya ada lagi kabupaten yang dimekarkan, sehingga pelayanan transportasi sangat tergantung perkembangan kabupaten/kota masing-masing," kata Benny Gasperz.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014