Ambon (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD dipastikan akan bertandang ke Maluku guna memperkuat pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2023
"Kedua menteri tersebut akan tiba di Ambon pada 14 Juni 2023, dalam rangka kunjungan kerja Gerbangdutas di Maluku Barat Daya," ujar Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku Afandy Hasanusi di Ambon, Senin.
Ia menjelaskan sebelum bertolak ke Maluku Barat Daya, kedua menteri tersebut akan melakukan serangkaian kegiatan di Kota Ambon selama satu hari, mulai dari memberikan arahan umum di Kantor Gubernur Maluku, shalat di Masjid Raya Al Fatah, hingga jamuan makan malam di kediaman pribadi Gubernur Maluku Murad Ismail.
Setelah itu pada 15 Juni 2023 baik Mendagri maupun Menkopolhukam akan tiba di Maluku Barat Daya dan menyambangi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yakni Pulau Meatimiarang.
Pada pulau tersebutlah kedua menteri akan melakukan peninjauan sarana dan prasarana, dialog, dan penyerahan bantuan kepada satgas dan masyarakat.
"Nanti saat pembukaan Gerbangdutas juga kedua menteri akan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat di lokasi Gerbangdutas," katanya.
Gerbangdutas sendiri merupakan tindak lanjut Mendagri selaku Kepala BNPP untuk terus mendorong kebijakan dan langkah kolektif bersama semua pemangku kepentingan untuk membangun daerah perbatasan.
"Nantinya kegiatan Gerbangdutas dan kunjungan ke PPKT ini meliputi rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah, TNI, dan Polri di Ibu kota Maluku, pencanangan Gerbangdutas, laporan kesehatan ibu dan anak, layanan kependudukan dan catatan sipil, serta kunjungan ke PPKT," Kata Hasanusi.
Seluruh rangkaian kegiatan itu diprioritaskan pada 12 titik lokasi di Maluku Barat Daya, diantaranya Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dan Kecamatan Wetar.
Adapun isu strategis di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni, aksesibilitas dan kesulitan geografis wilayah, konektivitas antar wilayah yang belum optimal, belum maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa, serta rendahnya inovasi dan kreativitas birokrasi.
