Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menegaskan komitmennya untuk melindungi ekosistem laut dari praktik penangkapan ikan ilegal, khususnya pengeboman ikan yang hingga kini masih marak terjadi di sejumlah wilayah perairan daerah setempat.
"Selain itu, kami akan segera menginisiasi pertemuan lintas instansi guna merumuskan strategi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan," kata Wakil Gubernur (Wagub) Malut Sarbin Sehe saat membuka kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Maluku Utara Tahun 2026, di Ternate, Jumat.
Dalam sambutannya, Sarbin Sehe menekankan bahwa ketergantungan Maluku Utara terhadap sektor pertambangan tidak dapat dijadikan sandaran jangka panjang.
Menurutnya, sumber daya alam berbasis tambang pada akhirnya akan habis, sehingga daerah harus mulai menyiapkan fondasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Sumber daya tambang suatu saat akan habis. Masa depan Maluku Utara harus bertumpu pada sektor yang berkelanjutan, yaitu wisata olahraga (sport tourism) dan wisata bahari berbasis pelestarian lingkungan serta budaya,” ujar Sarbin.
Ia menilai Maluku Utara memiliki keunggulan komparatif berupa kondisi laut yang masih relatif terjaga dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.
"Keindahan bawah laut tersebut, kata dia, merupakan aset besar yang harus dijaga bersama karena menjadi daya tarik utama wisata bahari dan olahraga selam," ujarnya.
Namun demikian, Wagub mengingatkan bahwa potensi tersebut kini berada dalam ancaman serius akibat pencemaran sampah laut serta praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak yang merusak terumbu karang dan biota laut.
“Nilai jual kita di masa depan adalah laut dan olahraga bahari. Tapi ekosistem ini terus terancam oleh sampah dan praktik pengeboman ikan yang merusak terumbu karang serta kehidupan laut kita,” ujarnya di hadapan pengurus POSSI dan pimpinan berbagai cabang olahraga.
Sebagai bentuk keseriusan, Sarbin menyampaikan rencana pembentukan tim khusus pengawasan dan penindakan yang akan ditempatkan di titik-titik perairan rawan praktik bom ikan.
"Tim tersebut akan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya," ujarnya.
Tidak hanya fokus pada penindakan di laut, kata dia, Pemprov Malut juga berencana menekan praktik ilegal tersebut dari sisi ekonomi, yakni dengan memperketat pengawasan distribusi dan penjualan ikan di pasar-pasar.
“Kita akan koordinasi dengan pimpinan daerah dan instansi terkait untuk melarang pasar menerima ikan hasil bom. Kalau pasarnya ditutup bagi mereka, maka praktik ilegal ini akan berhenti dengan sendirinya,” ujarnya.
Wagub.menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat kehilangan mata pencaharian, namun berharap aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang lebih beradab dan ramah lingkungan.
“Kita ingin masyarakat mencari rezeki dengan cara yang lebih humanis, tidak merusak alam yang menjadi warisan anak cucu kita,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga memberikan apresiasi tinggi kepada POSSI Maluku Utara beserta seluruh jajarannya yang selama lebih dari satu dekade konsisten mempromosikan keindahan bawah laut Maluku Utara, baik melalui olahraga selam maupun kegiatan konservasi.
Menurutnya, POSSI memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ekosistem laut sekaligus mencetak atlet-atlet selam berprestasi yang membawa nama daerah ke tingkat nasional bahkan internasional.
“Tamu-tamu yang datang ke Maluku Utara, termasuk pejabat pusat, hampir selalu bertanya: di mana spot diving terbaik, hal ini bukti bahwa potensi bawah laut kita luar biasa. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama kelestarian laut kita,” ajaknya.
Selain isu lingkungan dan olahraga, Sarbin Sehe juga menyinggung kondisi fiskal daerah tahun anggaran 2026 yang masih berada dalam fase pemulihan.
Ia meminta seluruh cabang olahraga, termasuk KONI Maluku Utara untuk lebih kreatif dan proaktif membangun komunikasi serta jejaring dengan pemerintah pusat dan induk organisasi olahraga nasional.
“Saya berharap seluruh cabor dan KONI Malut bisa membangun relasi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pengurus pusat masing-masing cabor agar dukungan anggaran dan fasilitasi kegiatan bisa terus mengalir,” pintanya.
Wagub berharap Musprov POSSI Malut 2026 dapat melahirkan kepengurusan baru serta program kerja yang selaras dan bersinergi dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya dalam pengembangan sport tourism dan pelestarian lingkungan laut.
Acara pembukaan Musprov POSSI Malut 2026 tersebut turut dihadiri Dirpolairud Polda Malut Azhari Juanda, perwakilan Danlanal Ternate, pengurus KONI Maluku Utara, jajaran pengurus POSSI Malut, serta pengurus sejumlah cabang olahraga lainnya seperti Catur, Pencak Silat, Karate, Taekwondo, dan Muaythai, serta tamu undangan lainnya.
