Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku mengutamakan pelayanan kesehatan dan pencatatan sipil pada pelaksanaan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2023.
"Rapat Gerbangdutas ini merupakan hal penting dan strategis untuk memperkuat koordinasi Kementerian Lembaga, Pemerintah Non Kementerian, serta Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara khususnya di Provinsi Maluku," ujar Asisten I Setda Maluku Mustafa Sangadji melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam rapat persiapan agenda Gerbangdutas 2023, kunjungan kerja Menteri Politik Hukum dan keamanan RI serta Menteri dalam Negeri ( Mendagri) RI ke Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Ambon.
Ia melanjutkan nantinya sejumlah agenda tersebut akan berpusat di Kota Ambon dan Maluku barat daya khususnya di Pulau Meatimiarang pada 30-31 Mei 2023
Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan Provinsi Maluku Raden Affandy Hasanussi, mengatakan dengan digelarnya rapat tersebut sekaligus merupakan persiapan Gerbangdutas untuk menyamakan persepsi terkait langkah-langkah seperti yang harus dilakukan pada Gerbangdutas 2023.
"Nantinya kegiatan Gerbangdutas dan kunjungan ke PPKT ini meliputi rapat koordinasi dengan Pejabat Pemerintah , TNI, dan Polri di Ibukota Provinsi Maluku, Pencanangan Gerbangdutas, Penyerahan Bantuan bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan, Laporan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kunjungan ke PPKT," Kata Hasanussi menjelaskan.
Seluruh rangkaian kegiatan itu akan diprioritaskan pada 12 titik lokasi di Maluku Barat Daya yaitu Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Wetar.
Kemudian Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Pulau Leti, Kecamatan Pulau Masela, Kecamatan Pulau Lakor, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur.
Selanjutnya Kecamatan Kisar Utara dan enam Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk terdapat di Pulau Masela di Kecamatan Babar Timur,
Adapun isu strategis di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni, sksebilitas dan kesulitan geografis wilayah, konektivitas antar wilayah yang belum optimal, Belum Maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahan pangan, Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa, serta rendahnya Inovasi dan Kreaktivitas Birokrasi.
Hadir pada rapat persiapan tersebut Kepala Badan Perbatasan Provinsi Maluku Raden Affandy Hasanussi, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Pimpinan Instansi Vertikal, dan unsur lainnya.
