Ambon (Antara Maluku) - Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provinsi Maluku, Ibrahim Sangadji menyatakan, sejak awal terbentuknya program kelompok informasi masyarakat (KIM) mengalami kendala karena tidak memiliki sarana pendukung.
"Terbentuknya KIM seharusnya perlu diikuti dengan penguatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, sehingga masyarakat yang terhimpun di dalamnya bisa berfungsi maksimal," kata Ibrahim Sangadji, di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, untuk memaksimalkan fungsi KIM setidaknya harus memiliki sejumlah perangkat pendukung berupa televisi, genset, buletin, liflet dan sebagainya untuk didistribusikan ke kelompok masyarakat yang terbentuk.
"Perangkat pendukung sangat positif karena ketika saluran informasi yang disampaikan melalui perangkat tersebut, masyarakat bisa menanggapi sesuai kondisi riil sehingga ada hubungan timbal balik," katanya.
Karena itu, Kim lanjut Ibrahim Sangadji, sangat penting sehingga perlu diberikan sentuhan dalam bentuk program-program yang lebih mengarah kepada aspek pemberdayaan.
"Saya kira Kim sudah saatnya diberdayakan dengan memberikan porsi yang lebih dalam setiap program kegiatan, sehingga pembentukan tidak hanya sekedar standar normatif tetap perlu ada sentuhan-sentuhan program yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, bagaimana dengan pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menurut dia, sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 117 A Tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Pimpinan SKPD, baik Dinas maupun Badan.
Kemudian, bagaimana dengan implementasi dieseminasi informasi daerah, menurut dia, sebenarnya operasional kegiatan sudah jalan tetapi belum menyentuh seluruh kabupaten/kota, tetapi ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah jalan, misalnya Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Ambon.
"Implementasi diseminasi informasi daerah difokuskan pada teknologi informasi dan komunikasi, sehingga ketika media sosial itu menjadi ruang publik tentu ada implikasi bagi masyarakat, artinya ketika teknologi informasi semakin dasyat maka ada tranformasi nilai yang berdampak terhadap generasi muda," katanya.
Oleh karena itu, dalam rangka melakukan dieseminasi, pihaknya sudah turun ke sejumlah sekolah SMP dan SMA untuk memberikan pemahaman bagaimana dampaknya terhadap kecepatan arus informasi global.
"Jadi, orangtua harus bisa mendampingi anak ketika berakses dengan media sosial melalui internet, karena anak-anak remaja lebih cendrung bermain pada hal-hal yang besifat fulgar, misalnya foto-foto atau film-film yang berbau porno, dan media sosial tidak bisa dicegah karena sudah menjadi ruang publik," ucapnya.
Karena itu, perlu memberikan penguatan kepada publik terutama anak-anak sekolah, untuk meminimalisir dampak negatifnya.
Selanjutnya, untuk media center, pihaknya sudah menyiapkannya tetapi perlu penguatan SDM, sebab apa artinya pembentukan media center kalau SDM tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan ke publik terkait dengan keberadaan media center tersebut.
"Negara Asean lainnya, sudah belajar bahasa Indonesia dari lorong ke lorong atau dari gang ke gang, sedangkan kita sendiri belum mulai, padahal 1 Januari 2015 MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sudah di depan mata. Fatalnya kalau kita ketinggalan kereta masih lebih baik tetapi jangan kita digilas kereta ini sangat berbahaya," ujarnya.
Kemudian, bagaimana dengan program Mplik dan Plik, menurut dia menjelang Pesparawi Nasional 2015 di Ambon, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dibenahi, karena fasilitas yang bergerak dan dari sisi teknis komponen peralatan memiliki tingkat resistensi cukup tinggi, apalagi kalau beroperasi pada lokasi jalan yang berlobang.
"Secara keseluruhan semua peralatan Mplik dan Plik masih normal, kendati ada beberapa komponen yang sedang dalam perbaikan, tetapi dalam tataran operasional masih tetap berakses pada beberapa klaster masyarakat dan fungsinya sangat luar biasa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Terbentuknya KIM seharusnya perlu diikuti dengan penguatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, sehingga masyarakat yang terhimpun di dalamnya bisa berfungsi maksimal," kata Ibrahim Sangadji, di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, untuk memaksimalkan fungsi KIM setidaknya harus memiliki sejumlah perangkat pendukung berupa televisi, genset, buletin, liflet dan sebagainya untuk didistribusikan ke kelompok masyarakat yang terbentuk.
"Perangkat pendukung sangat positif karena ketika saluran informasi yang disampaikan melalui perangkat tersebut, masyarakat bisa menanggapi sesuai kondisi riil sehingga ada hubungan timbal balik," katanya.
Karena itu, Kim lanjut Ibrahim Sangadji, sangat penting sehingga perlu diberikan sentuhan dalam bentuk program-program yang lebih mengarah kepada aspek pemberdayaan.
"Saya kira Kim sudah saatnya diberdayakan dengan memberikan porsi yang lebih dalam setiap program kegiatan, sehingga pembentukan tidak hanya sekedar standar normatif tetap perlu ada sentuhan-sentuhan program yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, bagaimana dengan pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menurut dia, sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 117 A Tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Pimpinan SKPD, baik Dinas maupun Badan.
Kemudian, bagaimana dengan implementasi dieseminasi informasi daerah, menurut dia, sebenarnya operasional kegiatan sudah jalan tetapi belum menyentuh seluruh kabupaten/kota, tetapi ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah jalan, misalnya Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Ambon.
"Implementasi diseminasi informasi daerah difokuskan pada teknologi informasi dan komunikasi, sehingga ketika media sosial itu menjadi ruang publik tentu ada implikasi bagi masyarakat, artinya ketika teknologi informasi semakin dasyat maka ada tranformasi nilai yang berdampak terhadap generasi muda," katanya.
Oleh karena itu, dalam rangka melakukan dieseminasi, pihaknya sudah turun ke sejumlah sekolah SMP dan SMA untuk memberikan pemahaman bagaimana dampaknya terhadap kecepatan arus informasi global.
"Jadi, orangtua harus bisa mendampingi anak ketika berakses dengan media sosial melalui internet, karena anak-anak remaja lebih cendrung bermain pada hal-hal yang besifat fulgar, misalnya foto-foto atau film-film yang berbau porno, dan media sosial tidak bisa dicegah karena sudah menjadi ruang publik," ucapnya.
Karena itu, perlu memberikan penguatan kepada publik terutama anak-anak sekolah, untuk meminimalisir dampak negatifnya.
Selanjutnya, untuk media center, pihaknya sudah menyiapkannya tetapi perlu penguatan SDM, sebab apa artinya pembentukan media center kalau SDM tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan ke publik terkait dengan keberadaan media center tersebut.
"Negara Asean lainnya, sudah belajar bahasa Indonesia dari lorong ke lorong atau dari gang ke gang, sedangkan kita sendiri belum mulai, padahal 1 Januari 2015 MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sudah di depan mata. Fatalnya kalau kita ketinggalan kereta masih lebih baik tetapi jangan kita digilas kereta ini sangat berbahaya," ujarnya.
Kemudian, bagaimana dengan program Mplik dan Plik, menurut dia menjelang Pesparawi Nasional 2015 di Ambon, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dibenahi, karena fasilitas yang bergerak dan dari sisi teknis komponen peralatan memiliki tingkat resistensi cukup tinggi, apalagi kalau beroperasi pada lokasi jalan yang berlobang.
"Secara keseluruhan semua peralatan Mplik dan Plik masih normal, kendati ada beberapa komponen yang sedang dalam perbaikan, tetapi dalam tataran operasional masih tetap berakses pada beberapa klaster masyarakat dan fungsinya sangat luar biasa," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014