Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff memandang perlu belanja pembangunan kabupaten/kota di daerah ini dibenahi agar lebih besar dari aparatur daerah.
"Saya akan menikdaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11) agar program pembangunan lebih menyentuh kepentingan 1,8 juta jiwa penduduk Maluku," katanya, dihubungi dari Ambon, Rabu.
Gubernur mengakui, berdasarkan evaluasi APBD sembilan Kabupaten dan dua Kota ternyata masih ada yang belanja aparatur daerah lebih besar dari pembangunan sehingga perlu dibenahi.
Dia merujuk Pemkot Ambon yang ternyata belanja aparatur pada 2014 mencapai 70 persen.
"Saya sekembalinya ke Ambon akan membentuk tim yang nantinya bersama sembilan Bupati dan dua Wali Kota membenahi peruntukkan anggaran agar pada 2015 dialokasikan lebih besar untuk pembangunan," ujarnya.
Pemprov Maluku pada 2014 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan melalui APBD mencapai 63 persen, sedangkan 37 persen sisanya belanja aparatur daerah.
"Maluku sudah baik alokasi anggarannya untuk pembangunan karena mencapai 63 persen dari APBD 2014," kata Gubernur Said.
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya waktu itu meminta seluruh daerah agar mengalokasikan anggaran pembangunan dalam APBD lebih besar dari belanja aparatur.
Hal itu karena selama ini, menurut Joko Widodo, banyak provinsi atau kabupaten/kota yang anggaran belanja aparaturnya jauh lebih besar dari belanja pembangunan.
"Bahkan ada yang anggaran aparaturnya mencapai 80 persen, sementara anggaran untuk pembangunan hanya 20 persen," katanya.
Karena itu, Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah agar memeriksa secara mendetail APBD masing-masing untuk kemudian jangan membiarkan begitu saja staf menyusun anggaran tanpa dipelajari dan diketahui secara mendetil untuk apa saja anggaran itu dialokasikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Saya akan menikdaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11) agar program pembangunan lebih menyentuh kepentingan 1,8 juta jiwa penduduk Maluku," katanya, dihubungi dari Ambon, Rabu.
Gubernur mengakui, berdasarkan evaluasi APBD sembilan Kabupaten dan dua Kota ternyata masih ada yang belanja aparatur daerah lebih besar dari pembangunan sehingga perlu dibenahi.
Dia merujuk Pemkot Ambon yang ternyata belanja aparatur pada 2014 mencapai 70 persen.
"Saya sekembalinya ke Ambon akan membentuk tim yang nantinya bersama sembilan Bupati dan dua Wali Kota membenahi peruntukkan anggaran agar pada 2015 dialokasikan lebih besar untuk pembangunan," ujarnya.
Pemprov Maluku pada 2014 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan melalui APBD mencapai 63 persen, sedangkan 37 persen sisanya belanja aparatur daerah.
"Maluku sudah baik alokasi anggarannya untuk pembangunan karena mencapai 63 persen dari APBD 2014," kata Gubernur Said.
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya waktu itu meminta seluruh daerah agar mengalokasikan anggaran pembangunan dalam APBD lebih besar dari belanja aparatur.
Hal itu karena selama ini, menurut Joko Widodo, banyak provinsi atau kabupaten/kota yang anggaran belanja aparaturnya jauh lebih besar dari belanja pembangunan.
"Bahkan ada yang anggaran aparaturnya mencapai 80 persen, sementara anggaran untuk pembangunan hanya 20 persen," katanya.
Karena itu, Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah agar memeriksa secara mendetail APBD masing-masing untuk kemudian jangan membiarkan begitu saja staf menyusun anggaran tanpa dipelajari dan diketahui secara mendetil untuk apa saja anggaran itu dialokasikan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014