Ternate (Antara Maluku) - Pengamat ekonomi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Hasbi Yusup meminta kepada pemerintah untuk lebih bijak dan harus mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat dalam menghitung besarnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Pemerintah dalam menghitung besarnya kenaikan harga BBM jangan hanya berpikir bagaimana mengurangi subsidi BBM untuk penyehatan likuiditas APBN, tetapi juga harus melihat dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat luas," katanya di Ternate, Selasa.
Menurut dia, semakin besar kenaikan harga BBM memang di satu sisi akan semakin mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN, tetapi di sisi lain akan semakin besar dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dampak secara langsung di antaranya akan mengakibatkan biaya transportasi semakin tinggi dan harga barang, terutama kebutuhan pokok semakin mahal, sehingga akan mengurangi daya beli masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan, ujarnya.
Sedangkan dampak tidak langsung dari kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi, kata Hasbi Yusup, akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja, bahkan tidak tertutup kemungkinan perusahaan berhenti beroperasi karena tidak mampu menanggung besarnya biaya operasional.
Ia mengatakan, pemerintah memang akan memberikan kompensasi kepada masyarakat atas kenaikan harga BBM, seperti melalui program trisakti yakni kartu sehat, kartu pintar dan kartu keluarga sejahtera, tetapi dapat dipastikan tidak akan mampu menutupi beban masyarakat akibat dari dampak kenaikan harga BBM.
"Pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga premiun sebesar Rp3.000, dari Rp6.500 menjadi Rp9.500, tetapi kalau memungkinkan kenaikannya di bawah Rp3.000, misalnya Rp2.000 ini lebih baik agar dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat luas tidak terlalu besar," katanya.
Ia menambahkan, hal lainnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait dengan BBM adalah bagaimana mencegah penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri serta serius merealisasikan program pemanfaatan energi terbarukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pemerintah dalam menghitung besarnya kenaikan harga BBM jangan hanya berpikir bagaimana mengurangi subsidi BBM untuk penyehatan likuiditas APBN, tetapi juga harus melihat dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat luas," katanya di Ternate, Selasa.
Menurut dia, semakin besar kenaikan harga BBM memang di satu sisi akan semakin mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN, tetapi di sisi lain akan semakin besar dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dampak secara langsung di antaranya akan mengakibatkan biaya transportasi semakin tinggi dan harga barang, terutama kebutuhan pokok semakin mahal, sehingga akan mengurangi daya beli masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan, ujarnya.
Sedangkan dampak tidak langsung dari kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi, kata Hasbi Yusup, akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja, bahkan tidak tertutup kemungkinan perusahaan berhenti beroperasi karena tidak mampu menanggung besarnya biaya operasional.
Ia mengatakan, pemerintah memang akan memberikan kompensasi kepada masyarakat atas kenaikan harga BBM, seperti melalui program trisakti yakni kartu sehat, kartu pintar dan kartu keluarga sejahtera, tetapi dapat dipastikan tidak akan mampu menutupi beban masyarakat akibat dari dampak kenaikan harga BBM.
"Pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga premiun sebesar Rp3.000, dari Rp6.500 menjadi Rp9.500, tetapi kalau memungkinkan kenaikannya di bawah Rp3.000, misalnya Rp2.000 ini lebih baik agar dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat luas tidak terlalu besar," katanya.
Ia menambahkan, hal lainnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait dengan BBM adalah bagaimana mencegah penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri serta serius merealisasikan program pemanfaatan energi terbarukan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014