Ternate (Antara Maluku) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNP) Malut mengungkapkan tes urine terhadap Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba, menunjukkan hasil negatif narkoba.
"Sedangkan Wakil Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib dan sejumlah pejabat lainnya di Pemprov Malut belum menjalani tes urine, karena yang bersangkutan lagi berkunjung ke Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua," kata Kepala BNNP Malut, Kombes Pol Elly Djamaluddin di Ternate, Jumat.
Ia mengatakan, hasil tes gubernur negatif Narkoba, sementara Wagub berada di luar daerah, sehingga belum dilakukan pemeriksaan urine menunggu wagub pulang dari Papua baru dilakukan tes urine.
Untuk tes urine sekretaris daerah dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, katanya sementara ini ditunda dahulu karena gubernur akan melaksanakan rapat dengan pimpinan SKPD hari ini, sehingga tes urine Sekda dan Pimpinan SKPD nantinya akan dilaksanakan pada Kantor BNP Malut di Ternate
Meskipun begitu, BNNP Malut tidak sempat melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Malut, tetapi Gubernur Malut mengistruksikan agar pimpinan SKPD tes urine di kantor BNP mulai hari ini, jika instruksi tidak indahkan oleh Pimpinan SKPD, maka akan dilaporkan kepada Gubernur.
"Ya kami belum sempat melakukan pemeriksaan, namun beliau telah mengistruksikan para bawahannya diharuskan tes dilakukan di kantor BNP dan kami akan menunggu mereka datang, dan apabila ada yang mau datang kami laporkan pak gubernur," katanya.
Menurutnya, bila ada kepala Dinas yang tidak mau datang berarti terindikasi. Sebab, berdasarkan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi,
Seluruh PNS harus tes urine, maka harus melaksanakan arahan tersebut dan BNNP Malut, memberikan apresiasi kepada gubernur sebagai instansi Pemerintah Daerah yang meminta BNN melakukan tes urine pertama kali dan hal ini akan dilaporkan kepada BNN pusat.
"Saya memberikan apresiasi kepada beliau yang meminta BNN Malut melakukan tes urine, Pemda Malut sebagai instansi yang pertama melaksanakan pemeriksaan dan kami akan membuat laporan kepada BNN pusat," katanya.
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh gubernur adalah sebuah prestasi, karena ini perintah dari Menpan dan RB dan pihaknya juga menyurat bupati dan wali kota untuk diadakan tes urine sama seperti yang dilakukan pemerintah daerah. Apa yang dilakukan Gubernur harus dijadikan contoh oleh para pemerintah Kabupaten dan Kota di Malut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Sedangkan Wakil Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib dan sejumlah pejabat lainnya di Pemprov Malut belum menjalani tes urine, karena yang bersangkutan lagi berkunjung ke Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua," kata Kepala BNNP Malut, Kombes Pol Elly Djamaluddin di Ternate, Jumat.
Ia mengatakan, hasil tes gubernur negatif Narkoba, sementara Wagub berada di luar daerah, sehingga belum dilakukan pemeriksaan urine menunggu wagub pulang dari Papua baru dilakukan tes urine.
Untuk tes urine sekretaris daerah dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, katanya sementara ini ditunda dahulu karena gubernur akan melaksanakan rapat dengan pimpinan SKPD hari ini, sehingga tes urine Sekda dan Pimpinan SKPD nantinya akan dilaksanakan pada Kantor BNP Malut di Ternate
Meskipun begitu, BNNP Malut tidak sempat melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Malut, tetapi Gubernur Malut mengistruksikan agar pimpinan SKPD tes urine di kantor BNP mulai hari ini, jika instruksi tidak indahkan oleh Pimpinan SKPD, maka akan dilaporkan kepada Gubernur.
"Ya kami belum sempat melakukan pemeriksaan, namun beliau telah mengistruksikan para bawahannya diharuskan tes dilakukan di kantor BNP dan kami akan menunggu mereka datang, dan apabila ada yang mau datang kami laporkan pak gubernur," katanya.
Menurutnya, bila ada kepala Dinas yang tidak mau datang berarti terindikasi. Sebab, berdasarkan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi,
Seluruh PNS harus tes urine, maka harus melaksanakan arahan tersebut dan BNNP Malut, memberikan apresiasi kepada gubernur sebagai instansi Pemerintah Daerah yang meminta BNN melakukan tes urine pertama kali dan hal ini akan dilaporkan kepada BNN pusat.
"Saya memberikan apresiasi kepada beliau yang meminta BNN Malut melakukan tes urine, Pemda Malut sebagai instansi yang pertama melaksanakan pemeriksaan dan kami akan membuat laporan kepada BNN pusat," katanya.
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh gubernur adalah sebuah prestasi, karena ini perintah dari Menpan dan RB dan pihaknya juga menyurat bupati dan wali kota untuk diadakan tes urine sama seperti yang dilakukan pemerintah daerah. Apa yang dilakukan Gubernur harus dijadikan contoh oleh para pemerintah Kabupaten dan Kota di Malut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014