Ambon (Antara Maluku) - Anggota legislatif di tingkat provinsi mengecam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan Maluku merupakan provinsi termiskin di Indonesia.
"Kalau BPS bilang rakyat Maluku banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan masuk kategori terbesar di Indonesia, itu dasarnya apa," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Selasa.
Kecaman tersebut berawal dari penjelasan Kepala BPS RI Dr Suryamin dan dilansir berbagai media cetak serta elektronik pekan lalu.
Menurut Richard, meskipun data tersebut disampaikan BPS Pusat namun yang melakukan survei dan memberikan laporan adalah BPS provinsi.
"Kami akan berkoordinasi dengan ketua DPRD Maluku mengundang BPS provinsi untuk mempertanggung jawabkan data tersebut serta memberikan penjelasan yang rasional serta objektif," katanya.
Tahun 2010 hingga 2012 lalu, penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan di Maluku oleh BPS disebutkan masuk urutan ketiga secara nasional.
Ironisnya, kata dia, awal 2015 ini data BPS menyebutkan pada posisi September 2014 jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang 8.190 orang sehingga tersisa 307.020 orang dari dua juta penduduk Maluku.
"Kalaupun saat ini masuk urutan keempat termiskin di Indonesia tentu tidak masuk akal, sebab dari dua juta penduduk di Maluku, hanya ada 307,020 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan pada September 2014" kata Richard.
Berarti, kata dia, terjadi penurunan sebesar 18,44 persen dibanding bulan yang sama tahun 2013 sebanyak 315.210 orang atau sekitar 19,27 persen dari penduduk Maluku yang menyebar di sembilan kabupaten dan dua kota.
Sekretaris Tata Usaha BPS Maluku, Charles Andila mengatakan, sebenarnya penjelasan Kepala BPS Pusat itu terputus sehingga media massa salah menangkap data yang disampaikan.
"Rekamannya ada dan bisa diputar sewaktu-waktu, karena dalam pembicaraan itu dijelaskan soal kemiskinan menurut pulau dimana jumlah penduduk miskin di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat sebanyak 1,4 juta jiwa (21,86 persen)," katanya.
Sedangkan dari jumlah 307,020 orang di Maluku dan masuk urutan ke empat secara nasional karena itu merupakan angka kemiskinan secara makro.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kalau BPS bilang rakyat Maluku banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan masuk kategori terbesar di Indonesia, itu dasarnya apa," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Selasa.
Kecaman tersebut berawal dari penjelasan Kepala BPS RI Dr Suryamin dan dilansir berbagai media cetak serta elektronik pekan lalu.
Menurut Richard, meskipun data tersebut disampaikan BPS Pusat namun yang melakukan survei dan memberikan laporan adalah BPS provinsi.
"Kami akan berkoordinasi dengan ketua DPRD Maluku mengundang BPS provinsi untuk mempertanggung jawabkan data tersebut serta memberikan penjelasan yang rasional serta objektif," katanya.
Tahun 2010 hingga 2012 lalu, penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan di Maluku oleh BPS disebutkan masuk urutan ketiga secara nasional.
Ironisnya, kata dia, awal 2015 ini data BPS menyebutkan pada posisi September 2014 jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang 8.190 orang sehingga tersisa 307.020 orang dari dua juta penduduk Maluku.
"Kalaupun saat ini masuk urutan keempat termiskin di Indonesia tentu tidak masuk akal, sebab dari dua juta penduduk di Maluku, hanya ada 307,020 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan pada September 2014" kata Richard.
Berarti, kata dia, terjadi penurunan sebesar 18,44 persen dibanding bulan yang sama tahun 2013 sebanyak 315.210 orang atau sekitar 19,27 persen dari penduduk Maluku yang menyebar di sembilan kabupaten dan dua kota.
Sekretaris Tata Usaha BPS Maluku, Charles Andila mengatakan, sebenarnya penjelasan Kepala BPS Pusat itu terputus sehingga media massa salah menangkap data yang disampaikan.
"Rekamannya ada dan bisa diputar sewaktu-waktu, karena dalam pembicaraan itu dijelaskan soal kemiskinan menurut pulau dimana jumlah penduduk miskin di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat sebanyak 1,4 juta jiwa (21,86 persen)," katanya.
Sedangkan dari jumlah 307,020 orang di Maluku dan masuk urutan ke empat secara nasional karena itu merupakan angka kemiskinan secara makro.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015