Gubernur Papua Cabut 20 Izin Tambang

Jayapura (Antara Maluku) - Gubernur Papua Lukas Enembe mencabut 20 izin eksplorasi perusahaan tambang dari 56 perusahaan yang beroperasi.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Bangun Manurung kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan pencabutan izin itu karena dinilai tidak memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati.

"Namun, Kementerian ESDM hingga kini belum mensahkan pencabutan tersebut," katanya.

Dinas Pertambangan Papua, kata Bangun, juga mengalami kesulitan mendata perusahaan yang mengajukan izin untuk meningkatkan operasional dari eksplorasi ke eksploitasi akibat rancunya proses perizinan sehingga perusahaan lebih banyak mengurus langsung ke kabupaten.

Padahal sesuai dengan UU Otsus, Gubernur Papua yang berhak menggeluarkan izin bagi perusahaan yang ingin beroperasi di sektor pertambangan, ujarnya.

"Papua kaya akan potensi mineral dan batubara namun hingga kini belum ada perusahaan yang menghasilkan dari melakukan eksplorasi terhadap kekayaan tersebut," ujar Bangun.

Ketika ditanya tentang tambang emas di Deguwo, Kabupaten Paniai, ia mengakui bahwa izin yang diberikan bukan dari provinsi melainkan dari kabupaten sehingga pihaknya tidak bisa memantau langsung apakah operasional perusahaan itu sudah mengikuti kaidah menambang atau tidak.

Menurutnya, rata-rata izin eksplorasi untuk mencari potensi emas yang tersebar di beberapa lokasi di Papua, seperti Sarmi, Waropen, Nabire, dan Mimika, sedangkan potensi batubara ada di kawasan Mamberamo, sementara potensi nikel di Kabupaten Jayapura.

"Mudah-mudahan perusahaan yang sudah melakukan eksplorasi nantinya dapat menghasilkan berbagai kekayaan alam yang dapat memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan sekitarnya," harap Manurung.