Ambon (Antara Maluku) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku telah melakukan koordinasi dengan pedagang di tingkat distributor untuk menyesuaikan harga barang pascapengumuman penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo.
"Untuk tingkat distributor memang tidak terlalu bermasalah, tetapi pada pedagang pengecer ini masih ada yang sengaja mempertahankan harga barang," kata Sekretaris Disperindag Maluku, Semy Lakalay di Ambon, Senin.
Menurut dia, para pedagang di tingkat pengecer beralasan persediaan barang yang ada mereka dapatkan saat pemerintah belum mengumumkan penurunan harga BBM terbaru awal Januari 2015.
Penjelasan Semy disampaikan dalam rapat koordinasi dengan komisi C DPRD Maluku yang dipimpin ketua komisi, Frederik Rahakbauw.
Akibat ulah para pedagang pengecer yang tidak menyesuaikan harga barang ini membuat masyarakat mengeluh sehingga DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan melakukan pengawasan dan penertiban.
"Kami akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk terus melakukan pengawasan di lapangan sehingga tidak ada upaya spekulasi harga dari para pedagang hingga memberatkan masyarakat," katanya.
Semy juga menyampaikan program Disperindag Maluku yang akan membangun pasar permanen pada beberapa kabupaten di daerah ini.
"Kami tidak ingat persis berapa anggarannya tetapi sudah dialokasikan dalam APBD provinsi tahun 2015 untuk membangun pasar permanen di Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru serta Kabupaten Maluku Barat Daya," katanya.
Pembangunan pasar ini dikhususkan untuk menampung berbagai hasil bumi yang dikembangkan para petani di masing-masing daerah untuk dijual kepada masyarakat secara rapih penataannya," ujar Semy.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Untuk tingkat distributor memang tidak terlalu bermasalah, tetapi pada pedagang pengecer ini masih ada yang sengaja mempertahankan harga barang," kata Sekretaris Disperindag Maluku, Semy Lakalay di Ambon, Senin.
Menurut dia, para pedagang di tingkat pengecer beralasan persediaan barang yang ada mereka dapatkan saat pemerintah belum mengumumkan penurunan harga BBM terbaru awal Januari 2015.
Penjelasan Semy disampaikan dalam rapat koordinasi dengan komisi C DPRD Maluku yang dipimpin ketua komisi, Frederik Rahakbauw.
Akibat ulah para pedagang pengecer yang tidak menyesuaikan harga barang ini membuat masyarakat mengeluh sehingga DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan melakukan pengawasan dan penertiban.
"Kami akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk terus melakukan pengawasan di lapangan sehingga tidak ada upaya spekulasi harga dari para pedagang hingga memberatkan masyarakat," katanya.
Semy juga menyampaikan program Disperindag Maluku yang akan membangun pasar permanen pada beberapa kabupaten di daerah ini.
"Kami tidak ingat persis berapa anggarannya tetapi sudah dialokasikan dalam APBD provinsi tahun 2015 untuk membangun pasar permanen di Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru serta Kabupaten Maluku Barat Daya," katanya.
Pembangunan pasar ini dikhususkan untuk menampung berbagai hasil bumi yang dikembangkan para petani di masing-masing daerah untuk dijual kepada masyarakat secara rapih penataannya," ujar Semy.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015