Ternate (Antara Maluku) - Dinas Pariwisata Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), telah menyediakan alternatif wisata baru bagi masyarakat dan wisatawan mancanegara yang akan berkunjung di Kota Ternate dengan membenahi pusat kawasan Benteng Ford Oranye.

"Dinas Pariwisata akan menyiapkan lokasi alternatif di Benteng Ford Oranye, terutama bagi masyarakat para wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke Ternate," kata Kadis Pariwisata Kota Ternate, Anas Conoras di Ternate, Sabtu.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan potensi wisata sejarah di Kota Ternate, Dinas Pariwisata senditi telah membentuk UPTD baru, guna menjawab semua tantangan dan memberikan kontribusi positif dalam rangka mewujudkan Ternate sebagai Warisan Dunia, dengan menyajikan produk-produk yang dituangkan oleh Dinas Pariwisata.

Ini juga diharapkan mampu bersaing dengan produk daerah lainya, kalaupun ini sudah terbentuk, maka kompensasinya, Dinas Pariwisata harus siap dan selalu intens melakukan sosialisasi, melalui penyajian produk kita, baik itu, Benteng, dan peninggalan lainnya yang tak kalah menariknya.

Selain itu, untuk menindaklanjuti worshop yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Ternate, melakukan penguatan lembaga, kemudian menjawabnya dengan melantik kepala UPTD baru yang dibentuk untuk mengelola cagar budaya Kota Ternate.

Anas Conoras, menjelaskan, dengan adanya pelantikan Kepala UPTD baru yang dibentuk Pemkot melalui Dinas Pariwisata, maka semua tuntutan itu terpenuh.

"ini bagian dari tindaklanjut worshop dan jawabanya ada pada pelantikan, yang dilaksanakan Jum`at kemarin, dimana UPTD baru tersebut sudah memiliki kepala baru mewujudkan pusat wisata alternatif bagi masyarakat dan tamu dari mancanegara.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Malut, Mohtar Umamit ketika dihubungi memastikan tidak mengelola anggaran Desa pada tahun ini, yang ditransfer Pemerintah Pusat senilai Rp 71, 12 miliar.

"Setiap desa yang akan mendapat Rp1 miliar itu akan ditransfer langsung di Kabupaten/Kota masing-masing dari jumlah seluruh desa yang ada di Provinsi Malut sebanyak 1064 desa.

Pemprov melalui BPMD hanya menerima tembusan dana tersebut dan pembagian dana tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah pada desa masing-masing di kabupaten/kota.

Dia menambahkan, soal petunjuk teknis, BPMD sampai saat ini belum menerima Juknis dari Pemerintah Pusat dan Pemprov juga menerima Juknis tentang penyaluran dana desa tersebut, namun hingga saat ini pemprov belum menerimanya.

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015