Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengibaratkan kunjungan Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla ke Ambon, Maluku, sama seperti pulang ke rumah atau pulang kampung halaman sendiri.
"Kedatangan Pak Wapres ke Ambon sama seperti pulang ke rumah atau kampung halaman sendiri," kata Gubernur Said saat memberikan pidato penyembutan pada pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Pendopo Gubernur, kawasan Mangga Dua, Ambon, Kamis malam.
Hal itu, menurut Gubernur, sangatlah beralasan karena Wapres Jusuf Kalla yang didampingi istrinya Ny Mufidah Jusuf Kalla, tercatat sebagai warga Kota Ambon dan memegang kartu tanda penduduk (KTP) kehormatan sebagai warga ibu kota Provinsi Maluku tersebut.
Bahkan, lanjutnya, masyarakat adat Maluku juga telah memberikan gelar kehormatan "Upulatu Mel" atau pimpinan adat tertinggi kepada Wapres Jusuf Kalla.
"Gelar pemimpin adat tertinggi yang diberikan ini sebagai manivestasi atas jasa Wapres Jusuf Kalla menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Maluku tahun 1999," kata Gubernur Said, disambut tepuk tangan para Gubernur dan undangan lainnya.
Upaya penyelesaian konflik Maluku yang dilakukan Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yakni melalui perundingan damai di Malino Sulawesi Selatan, yang kemudian melahirkan "Perjanjian Malino" pada 12 Februari 2002.
"Kerja keras Wapres Jusuf Kalla serta kesadaran masyarakat untuk menghentikan konflik yang membuat Ambon serta seluruh wilayah Maluku saat ini menjadi aman, serta warga hidup rukun dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan," ujarnya.
Menurut Gubernur, kerinduan mendasar masyarakat Maluku adalah menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan untuk melahirkan kesejahteraan di masa mendatang.
"Perbedaan dan kemajemukan adalah kekuatan utama masyarakat Maluku untuk membangun hidup damai sebagai sesama saudara," ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini masyarakat Maluku tidak mudah terpengaruh hasutan dan provokasi dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk kembali terlibat berkonflik, karena lebih mengutamakan persaudaraan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan daerahnya.
Rakernas APPSI yang berlangsung 26-28 Februari, dihadiri Mendagri Cahyo Kumolo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Gubernur 22 provinsi dibuka Wapres Jusuf Kalla pada Kamis malam.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kedatangan Pak Wapres ke Ambon sama seperti pulang ke rumah atau kampung halaman sendiri," kata Gubernur Said saat memberikan pidato penyembutan pada pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Pendopo Gubernur, kawasan Mangga Dua, Ambon, Kamis malam.
Hal itu, menurut Gubernur, sangatlah beralasan karena Wapres Jusuf Kalla yang didampingi istrinya Ny Mufidah Jusuf Kalla, tercatat sebagai warga Kota Ambon dan memegang kartu tanda penduduk (KTP) kehormatan sebagai warga ibu kota Provinsi Maluku tersebut.
Bahkan, lanjutnya, masyarakat adat Maluku juga telah memberikan gelar kehormatan "Upulatu Mel" atau pimpinan adat tertinggi kepada Wapres Jusuf Kalla.
"Gelar pemimpin adat tertinggi yang diberikan ini sebagai manivestasi atas jasa Wapres Jusuf Kalla menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Maluku tahun 1999," kata Gubernur Said, disambut tepuk tangan para Gubernur dan undangan lainnya.
Upaya penyelesaian konflik Maluku yang dilakukan Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yakni melalui perundingan damai di Malino Sulawesi Selatan, yang kemudian melahirkan "Perjanjian Malino" pada 12 Februari 2002.
"Kerja keras Wapres Jusuf Kalla serta kesadaran masyarakat untuk menghentikan konflik yang membuat Ambon serta seluruh wilayah Maluku saat ini menjadi aman, serta warga hidup rukun dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan," ujarnya.
Menurut Gubernur, kerinduan mendasar masyarakat Maluku adalah menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan untuk melahirkan kesejahteraan di masa mendatang.
"Perbedaan dan kemajemukan adalah kekuatan utama masyarakat Maluku untuk membangun hidup damai sebagai sesama saudara," ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini masyarakat Maluku tidak mudah terpengaruh hasutan dan provokasi dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk kembali terlibat berkonflik, karena lebih mengutamakan persaudaraan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan daerahnya.
Rakernas APPSI yang berlangsung 26-28 Februari, dihadiri Mendagri Cahyo Kumolo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Gubernur 22 provinsi dibuka Wapres Jusuf Kalla pada Kamis malam.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015