Ambon (Antara Maluku) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo menegaskan, berdasarkan catatan selama tahun 2014, hanya 38 persen daerah di seluruh Indonesia yang mampu mempertanggung jawabkan keuangannya.
"Saya merasa miris karena ternyata masih banyak daerah yang belum mampu mempertangung jawabkan keuangan daerahnya," ujar Mendagri saat memberikan pemaparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2015, di Ambon, Jumat.
Karena itu, mendagri Cahyo mengingatkan para kepala daerah baik Gubernur, Bupati serta Wali Kota untuk lebih waspada serta mampu mencermati wilayah korupsi terutama menyangkut perencanaan anggaran.
"Jika Gubernur, Bupati maupun Wali Kota tidak berhati-hati serta menerapkan prinsip keterbukaan dalam penggunaan keuangan daerah, maka mereka akan bernasib buruk diakhir masa jabatan," tegasnya.
Begitu juga menyangkut penarikan serta pemanfaatan retribusi dan pajak daerah juga perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi area korupsi, termasuk keputusan menyangkut pemberian dana hibah, bantuan sosial, serta Surat Perintah Jalan (SPJ) atau perjalanan dinas anggota DPRD maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Saya sebenarnya tidak ingin para kepala daerah saat mengakhiri masa jabatannya, kemudian terseret kasus hukum. Karena itu saya perlu ingatkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk berhati-hati dan mencermati semua kemungkinan terjadinya korupsi dalam penggunaan keuangan daerah," ujar Mendagri.
Mendagri juga mengingatkan para Gubernur untuk mengawasi konerja Bupati dan Wali Kota di daerah masing-masing sehingga mereka dapat bekerja optimal, terutama melaksanakan pelayanan publik optimal, memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit, serta memperpendek waktu dan prosedur pengurusan perijinan.
"Jika dimungkinkan maka gratiskan saja biaya pengurusn karti tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), SIM, akte kelahiran, akte kematian hingga ijin mendirikan bangunan (IMB) dan dikhususkan bagi masyarakat kelas menengah kebawah," ujar Mendagri Cahyo Kumolo.
Dia juga menekankan bahwa prestasi kepala daerah tidak diukur dan dilihat dari seberapa banyak mendatangkan Menteri ke wilayahnya, tetapi mampu menjalankan dan melaksanakan janji-janji politik yang disampaikan kepada rakyat saat mengikuti proses suksesi kepemimpinan.
Karena itu, Mendagri Cahyo Kumolo berharap Rakernas APPSI menjadi ajang dan wadah bersama para Gubernur untuk mencermati dan mengkritisi berbagai program pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sehingga berdampak besar bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara serta kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
"Rakernas ini harus menjadi salah satu pilar utama untuk mengkritisi berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Pusat, guna mencegah disharmonisasi dan menciptakan sinkronisasi serta kerja sama dalam keterbukaan," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya merasa miris karena ternyata masih banyak daerah yang belum mampu mempertangung jawabkan keuangan daerahnya," ujar Mendagri saat memberikan pemaparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2015, di Ambon, Jumat.
Karena itu, mendagri Cahyo mengingatkan para kepala daerah baik Gubernur, Bupati serta Wali Kota untuk lebih waspada serta mampu mencermati wilayah korupsi terutama menyangkut perencanaan anggaran.
"Jika Gubernur, Bupati maupun Wali Kota tidak berhati-hati serta menerapkan prinsip keterbukaan dalam penggunaan keuangan daerah, maka mereka akan bernasib buruk diakhir masa jabatan," tegasnya.
Begitu juga menyangkut penarikan serta pemanfaatan retribusi dan pajak daerah juga perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi area korupsi, termasuk keputusan menyangkut pemberian dana hibah, bantuan sosial, serta Surat Perintah Jalan (SPJ) atau perjalanan dinas anggota DPRD maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Saya sebenarnya tidak ingin para kepala daerah saat mengakhiri masa jabatannya, kemudian terseret kasus hukum. Karena itu saya perlu ingatkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk berhati-hati dan mencermati semua kemungkinan terjadinya korupsi dalam penggunaan keuangan daerah," ujar Mendagri.
Mendagri juga mengingatkan para Gubernur untuk mengawasi konerja Bupati dan Wali Kota di daerah masing-masing sehingga mereka dapat bekerja optimal, terutama melaksanakan pelayanan publik optimal, memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit, serta memperpendek waktu dan prosedur pengurusan perijinan.
"Jika dimungkinkan maka gratiskan saja biaya pengurusn karti tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), SIM, akte kelahiran, akte kematian hingga ijin mendirikan bangunan (IMB) dan dikhususkan bagi masyarakat kelas menengah kebawah," ujar Mendagri Cahyo Kumolo.
Dia juga menekankan bahwa prestasi kepala daerah tidak diukur dan dilihat dari seberapa banyak mendatangkan Menteri ke wilayahnya, tetapi mampu menjalankan dan melaksanakan janji-janji politik yang disampaikan kepada rakyat saat mengikuti proses suksesi kepemimpinan.
Karena itu, Mendagri Cahyo Kumolo berharap Rakernas APPSI menjadi ajang dan wadah bersama para Gubernur untuk mencermati dan mengkritisi berbagai program pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sehingga berdampak besar bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara serta kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
"Rakernas ini harus menjadi salah satu pilar utama untuk mengkritisi berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Pusat, guna mencegah disharmonisasi dan menciptakan sinkronisasi serta kerja sama dalam keterbukaan," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015