Pemkot Ambon: LKPD tingkatkan transparansi pengelolaan keuangan

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengemukakan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  2023 dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

"Hari ini kami telah menyerahkan LKPD kepada BPK, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan khususnya sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, " kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, Kamis. 

Penyerahan LKPD katanya, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006, Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Harus dilakukan setiap Tahun dan Dilakukan Secara Bertanggung Jawab.

Ia mengatakan, penting untuk memahami pengelolaan keuangan yang merupakan proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transparansi, efisien, efektif, dan akuntabel.

"Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar dapat di pertanggungjawabkan dengan baik, secara administrasi juga dampak dan manfaat seluruh masyarakat," katanya. 

Lanjutnya, penyampaian penggunaan anggaran dalam bentuk LKPD ini merupakan kewajiban Pemkot sebagai pengguna anggaran.

Pemkot sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan menjadi salah satu entitas pelaporan. 

"Yang terpenting adalah komitmen untuk terus memperbaiki proses pengelolaan keuangan, soal hasil, dan opini, saya rasa hal ini adalah cerminan potret dari apa yang kita lakukan," ujarnya. 

Ia menambahkan, seluruh kesiapan item penilaian sesuai dengan fokus dan konsentrasi BPK, seluruhnya telah dipersiapkan dengan baik, tinggal menunggu hasil audit yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan.

Penilaian LKPD dilakukan berdasarkan kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektif sistem pengendalian intern.

"Semua item yang disebutkan tadi diantaranya akun mata anggaran, belanja bantuan partai politik (Parpol), evaluasi kendala pemeriksaan dan lainnya sudah disiapkan dan sudah diserahkan," katanya