Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.
“Hal ini sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal ke depan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Sadali Ie di Ambon, Senin.
Menurut dia, penyerahan LKPD ini merupakan momentum penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sebagai wujud komitmen bersama, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
Oleh sebab itu pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh jajaran Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Maluku, atas komunikasi dan kerja sama yang baik, dengan tetap mengedepankan independensi, profesional dan nilai-nilai objektivitas dalam melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Provinsi Maluku Tahun 2024.
Berkaitan dengan hal tersebut pada periode kepemimpinan Pemerintahan Provinsi Maluku 2025-2030, ia mengatakan bahwa telah ditetapkan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, menjadi salah satu fokus utama yang dituangkan dalam Sapta Cita Gubernur Maluku, khususnya pada Sapta Cita pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel.
“Tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian LKPD bukanlah semata-mata kewajiban administratif, melainkan bagian yang esensial dari tata kelola pemerintahan yang baik,” kata dia.
“Saya ingin menggarisbawahi pentingnya komitmen kita semua, dalam memastikan LKPD yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Selain itu, ia mengatakan perlu ditekankan bahwa Laporan Keuangan ini, bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
“Dengan penyerahan LKPD ini, kita dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga,” ujarnya.
Dirinya berkomitmen rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku segera ditindaklanjuti sehingga opini terbaik dapat dicapai.
