Ambon (Antara Maluku) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri Cahyo Kumolo menegaskan provinsi Maluku sudah seharusnya memiliki pesawat helikopter sendiri untuk mempermudah tugas-tugas pengawasan, terutama di daerah perbatasan antarnegara tetangga.
"Rasanya dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah laut luas, maka sudah saatnya Maluku memiliki pesaawat helikopter sendiri untuk digunakan memantau kondisi di seluruh wilayah," katanya saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2015, di Ambon, Jumat.
Dia mengakui anggaran besar dibutuhkan untuk membeli pesawat tersebut, tetapi semuanya bisa direncanakan dengan matang dan melalui persetujuan DPRD maupun pemerintah pusat.
Mendagri Cahyo Kumolo mencontohkan untuk mengunjungi Pulau Banda yang terkenal di dunia sejak dahulu akan potensi pariwisata bahari serta sejarah peninggalan abad XVI, ternyata dibutuhkan waktu lima hingga tujuh jam dengan menggunakan kapal cepat atau armada milik PT. Pelni.
"Jarak tempuh ke Pulau Banda yang sejak dahulu menjadi incaran para wisatawan mancanegara untuk mengunjunginya, ternyata sangat lama karena menggunakan kapal laut. Belum lagi kondisi cuaca buruk atau darurat, maka akan sangat sulit dijangkau," katanya.
Dia menegaskan, provinsi dengan karakteristik kepulauan seperti Maluku dan enam provinsi lainnya yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara (90,80 persen), saat ini mendapatkan prioritas penting oleh Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
"Presiden Joko Widodo saat ini memberikan perhatian serius untuk membangun daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, terutama membangunan sarana infrastruktur jalan, jembatan, serta transportasi darat laut dan udara," katanya.
Mendagri Cahyo Kumolo menegaskan, telah berbicara dengan Gubernur Maluku Said Assagaff untuk bergotong royong dan bergandengan tangan dengan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur dasar yang belum memadai di daerah ini.
"Jika memungkinan untuk pengadaan helikopter demi efektifitas dan efisiensi pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan dan jauh dari jangkauan infrastruktur perhubungan, maka pemerintah Pusat akan bersedia membantu,` katanya.
Selain itu, perlu dipikirkan untuk pembangunan jembatan layang di Maluku, guna mengatasi kemacetan arus lalu lintas akibat jumlah kendaraan terus meningkat, sedangkan, ruas jalan tidak bertambah, di samping kapal-kapal cepat dan feri untuk sarana perhubungan antar pulau dan memperpendek rentang kendali.
"Berbagai program dan kebijakan ini telah direncanakan pemerintah pusat, tinggal kesediaan dan kesanggupan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam melaksanakannya, sehingga pulau-pulau terluar atau daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dapat dijangkau dan diawasi setiap saat," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Rasanya dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah laut luas, maka sudah saatnya Maluku memiliki pesaawat helikopter sendiri untuk digunakan memantau kondisi di seluruh wilayah," katanya saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2015, di Ambon, Jumat.
Dia mengakui anggaran besar dibutuhkan untuk membeli pesawat tersebut, tetapi semuanya bisa direncanakan dengan matang dan melalui persetujuan DPRD maupun pemerintah pusat.
Mendagri Cahyo Kumolo mencontohkan untuk mengunjungi Pulau Banda yang terkenal di dunia sejak dahulu akan potensi pariwisata bahari serta sejarah peninggalan abad XVI, ternyata dibutuhkan waktu lima hingga tujuh jam dengan menggunakan kapal cepat atau armada milik PT. Pelni.
"Jarak tempuh ke Pulau Banda yang sejak dahulu menjadi incaran para wisatawan mancanegara untuk mengunjunginya, ternyata sangat lama karena menggunakan kapal laut. Belum lagi kondisi cuaca buruk atau darurat, maka akan sangat sulit dijangkau," katanya.
Dia menegaskan, provinsi dengan karakteristik kepulauan seperti Maluku dan enam provinsi lainnya yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara (90,80 persen), saat ini mendapatkan prioritas penting oleh Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
"Presiden Joko Widodo saat ini memberikan perhatian serius untuk membangun daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, terutama membangunan sarana infrastruktur jalan, jembatan, serta transportasi darat laut dan udara," katanya.
Mendagri Cahyo Kumolo menegaskan, telah berbicara dengan Gubernur Maluku Said Assagaff untuk bergotong royong dan bergandengan tangan dengan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur dasar yang belum memadai di daerah ini.
"Jika memungkinan untuk pengadaan helikopter demi efektifitas dan efisiensi pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan dan jauh dari jangkauan infrastruktur perhubungan, maka pemerintah Pusat akan bersedia membantu,` katanya.
Selain itu, perlu dipikirkan untuk pembangunan jembatan layang di Maluku, guna mengatasi kemacetan arus lalu lintas akibat jumlah kendaraan terus meningkat, sedangkan, ruas jalan tidak bertambah, di samping kapal-kapal cepat dan feri untuk sarana perhubungan antar pulau dan memperpendek rentang kendali.
"Berbagai program dan kebijakan ini telah direncanakan pemerintah pusat, tinggal kesediaan dan kesanggupan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam melaksanakannya, sehingga pulau-pulau terluar atau daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dapat dijangkau dan diawasi setiap saat," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015