Ternate (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba akan menyiapkan sejumlah pejabat senior di Pemprov Malut untuk menjadi caretaker bupati/wali kota daerah yang akan menggelar pilkada secara serentak pada akhir 2015.
"Gubernur Malut mengisyaratkan kepada pejabat esselon II di lingkungan Pemprov Malut yang memiliki kredibilitas dan jam terbang serta pengalaman yang cukup akan diusulkan menjadi carateker bupati dan wali kota," kata Karo Humas dan Protokoler Pemprov Malut, Salmin Janidi di Ternate, Kamis.
Menurut dia, isyarat ini disampaikan menyusul akan adanya kekosongan pejabat bupati dan wali kota di sejumlah daerah yang dalam waktu dekat ini menggelar pilkada.
Ia memastikan usulan serta pengangkatan pejabat carateker itu tentu harus melewati proses uji kepatutan dan kelayakan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan penjabat bupati/wali kota yang berkompeten.
Selain itu, para carateker harus memiliki syarat kepangkatan dan pengalaman, dapat diterima oleh masyarakat, serta kemampuan sebagai lokomotif perubahan meskipun jabatan yang dipegang hanya dalam waktu singkat.
"Karena Pemilukada di Malut mempunyai dampak sosial yang sangat besar, gubernur juga mengharapkan pejabat carateker bupati/wali kota mampu meredam konflik sosial di masyarakat," kata Salmin.
"Karena kita tahu bahwa konflik pemilukada seringkali membuat ketidaknyamanan masyarakat, maka aparatur yang dipromosikan menjadi pejabat carateker nanti harus siap lahir batin dan memiliki kecukupan kemampuan menyelesaikan persitiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat nanti," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Gubernur Malut mengisyaratkan kepada pejabat esselon II di lingkungan Pemprov Malut yang memiliki kredibilitas dan jam terbang serta pengalaman yang cukup akan diusulkan menjadi carateker bupati dan wali kota," kata Karo Humas dan Protokoler Pemprov Malut, Salmin Janidi di Ternate, Kamis.
Menurut dia, isyarat ini disampaikan menyusul akan adanya kekosongan pejabat bupati dan wali kota di sejumlah daerah yang dalam waktu dekat ini menggelar pilkada.
Ia memastikan usulan serta pengangkatan pejabat carateker itu tentu harus melewati proses uji kepatutan dan kelayakan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan penjabat bupati/wali kota yang berkompeten.
Selain itu, para carateker harus memiliki syarat kepangkatan dan pengalaman, dapat diterima oleh masyarakat, serta kemampuan sebagai lokomotif perubahan meskipun jabatan yang dipegang hanya dalam waktu singkat.
"Karena Pemilukada di Malut mempunyai dampak sosial yang sangat besar, gubernur juga mengharapkan pejabat carateker bupati/wali kota mampu meredam konflik sosial di masyarakat," kata Salmin.
"Karena kita tahu bahwa konflik pemilukada seringkali membuat ketidaknyamanan masyarakat, maka aparatur yang dipromosikan menjadi pejabat carateker nanti harus siap lahir batin dan memiliki kecukupan kemampuan menyelesaikan persitiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat nanti," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015