Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff meminta Bupati Maluku Tenggara Barat (MBD), Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya (MBD) untuk lebih serius memperhatikan program pembangunan kawasan perbatasan antara tiga kabupaten tersebut dengan negara tetangga.
"Saya telah mengimbau Bupati MTB, Kepulauan Aru dan MBD untuk lebih serius memperhatikan masalah pembanguna di kawasan perbatasan antarnegara, sehingga tidak tertinggal dan terkebelakang dibanding daerah lainnya," kata Gubernur Said Assagaff di Ambon, Sabtu.
Dia memandang tiga kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste tersebut masih tertinggal dibanding kabupaten/kota lainnya di Maluku.
Ketertinggalan pembangunan ini, tandasnya jika tidak disikapi dengan serius dapat menimbulkan disparitas dan kesenjangan sosial, bahkan disintegrasi bangsa.
Gubernur juga menegaskan, rendahnya pengawasan dan perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan dapat menimbulkan berbagai masalah krusialdiantaranya antara berubahnya batas wilayah antarnegara, rentannya kegiatan penyelundupan, besarnya potensi gangguan keamanan.
"Kawasan perbatasan juga dapat menjadi lokasi kejahatan trans nasional dan berdampak terhadap instabilitas keamanan, jika tidak diperhatikan dan diawasi dengan serius. Karena itu wilayah perbatasan di tiga kabupaten ini harus ditangani secara serius," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah Pusat saat ini memberikan perhatian yang besar terhadap masalah pembangunan di kawasan perbatasan, sehingga menjadi beranda depan negara yang berdaulat, berdaya saing, aman.
"Kawasan perbatasan jika ditangani dan dibangun dengan benar dapat berfungsi sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan antarnegara sekaligus berdampak meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut," ujarnya.
Gubernur juga memaparkan data pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupaten perbatasan tersebut rata-rata hanya sebesar 5,93 persen atau masih rendah dibawah pertumbuhan rata-rata Provinsi Maluku sebesar 7,81 persen.
Begitu juga indeks pembangunan rata-rata sebesar 69,61 persen atau dibawah provinsi yang mencapai 72,70 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di kawasan perbatasan secara umum masih relatif tinggi yakni sebesar 32,07 persen dibanding rata-rata kemiskinan provinsi sebesar 19,27 persen.
Karena itu, Gubernur Said berharap perencanaan pembangunan pada kawasan perbatasan Maluku harus komprehensif, efektif, efisien dan berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi makro kawasan perbatasan Negara.
Dia juga mengakui, pembangunan kawasan perbatasan selama ini belum dilakukan optimal, tidak terpadu, di samping sering terjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Upaya perbaikan dalam penanganan batas wilayah, maupun pengelolaan perbatasan terus dilakukan sejalan dengan perkembangan dinamika politik, sosial dan ekonomi global.
Gubernur Said juga menegaskan program Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo dengan memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kawasan perbatasan yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
Dia juag bergarap badan pengeloa Perbatasan Maluku maupun ditiga kabupaten tersebut yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 2013, dapat bersinergi untuk menyiapkan langkah dan program konstruktif dan konkrit dalam membangun wilayah perbatasan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya telah mengimbau Bupati MTB, Kepulauan Aru dan MBD untuk lebih serius memperhatikan masalah pembanguna di kawasan perbatasan antarnegara, sehingga tidak tertinggal dan terkebelakang dibanding daerah lainnya," kata Gubernur Said Assagaff di Ambon, Sabtu.
Dia memandang tiga kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste tersebut masih tertinggal dibanding kabupaten/kota lainnya di Maluku.
Ketertinggalan pembangunan ini, tandasnya jika tidak disikapi dengan serius dapat menimbulkan disparitas dan kesenjangan sosial, bahkan disintegrasi bangsa.
Gubernur juga menegaskan, rendahnya pengawasan dan perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan dapat menimbulkan berbagai masalah krusialdiantaranya antara berubahnya batas wilayah antarnegara, rentannya kegiatan penyelundupan, besarnya potensi gangguan keamanan.
"Kawasan perbatasan juga dapat menjadi lokasi kejahatan trans nasional dan berdampak terhadap instabilitas keamanan, jika tidak diperhatikan dan diawasi dengan serius. Karena itu wilayah perbatasan di tiga kabupaten ini harus ditangani secara serius," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah Pusat saat ini memberikan perhatian yang besar terhadap masalah pembangunan di kawasan perbatasan, sehingga menjadi beranda depan negara yang berdaulat, berdaya saing, aman.
"Kawasan perbatasan jika ditangani dan dibangun dengan benar dapat berfungsi sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan antarnegara sekaligus berdampak meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut," ujarnya.
Gubernur juga memaparkan data pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupaten perbatasan tersebut rata-rata hanya sebesar 5,93 persen atau masih rendah dibawah pertumbuhan rata-rata Provinsi Maluku sebesar 7,81 persen.
Begitu juga indeks pembangunan rata-rata sebesar 69,61 persen atau dibawah provinsi yang mencapai 72,70 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di kawasan perbatasan secara umum masih relatif tinggi yakni sebesar 32,07 persen dibanding rata-rata kemiskinan provinsi sebesar 19,27 persen.
Karena itu, Gubernur Said berharap perencanaan pembangunan pada kawasan perbatasan Maluku harus komprehensif, efektif, efisien dan berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi makro kawasan perbatasan Negara.
Dia juga mengakui, pembangunan kawasan perbatasan selama ini belum dilakukan optimal, tidak terpadu, di samping sering terjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Upaya perbaikan dalam penanganan batas wilayah, maupun pengelolaan perbatasan terus dilakukan sejalan dengan perkembangan dinamika politik, sosial dan ekonomi global.
Gubernur Said juga menegaskan program Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo dengan memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kawasan perbatasan yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
Dia juag bergarap badan pengeloa Perbatasan Maluku maupun ditiga kabupaten tersebut yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 2013, dapat bersinergi untuk menyiapkan langkah dan program konstruktif dan konkrit dalam membangun wilayah perbatasan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015