Ambon (Antara Maluku) - Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ros Far Far menyatakan penanganan illegal fishing di daerah itu menjadi masalah krusial, karena armada untuk menangkalnya sangat terbatas.
"Provinsi Maluku memiliki wilayah laut begitu luas tetapi kesiapan armada untuk menangkal illegal fishing sangat terbatas. Ini membuat pencurian ikan tidak dapat terpantau maksimal," kata Ros Far Far, pada pertemuan dengan Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam rangka Kajian Daerah yang dipimpin Brigjen TNI Ali Imron, di Ambon, Rabu.
Pertemuan itu dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburaa dan dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku.
Menurut Ros Far Far, tiga daerah kabupaten di Provinsi Maluku, yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sampai saat ini belum berada dalam pengawasan TNI Angkatan Laut Ambon dan masih dalam pengawasan TNI Angkatan Laut Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Saya sudah tiga kali berbicara masalah ini dengan Dewan Ketahanan Nasional, meminta masalah ini dikaji sehingga tiga daerah tersebut diserahkan pengamanannya kepada Angkatan Laut Ambon, katanya.
Menurut dia, kalau sudah menjadi tanggung jawab Angkatan Laut Ambon, pasti seluruh sarana pendukung pengamanan di laut dikerahkan secara maksimal.
Sekda Ros Far Far, menuturkan beberapa waktu lalu ada kelompok nelayan dari NTT masuk jauh ke wilayah laut MBD sehingga terjadi pemukulan dan kondisinya sangat memprihatinkan.
Untuk mengatasi masalah tersebut sangat sulit, karena tidak memiliki armada yang cepat dan TNI Angkatan Laut Ambon tidak memiliki kewenangan memberikan pengamanan di wilayah itu.
TNI Angkatan Laut Ambon tidak bisa berbuat banyak, karena wilayah itu bukan menjadi kewenangan mereka tetapi menjadi kewenangan TNI Angkatan Laut Kupang.
"Pelanggaran wilayah administratif terjadi di Provinsi Maluku tetapi kewenangan pengamanan ada di daerah lain, ini sudah lama terjadi sehingga perlu mendapat kajian Dewan Ketahanan Nasional," katanya.
Terkait Indonesia dijadikan poros maritim dunia, Ros Far Far menyatakan wilayah timur khususnya Maluku perlu dimasukkan dalam poros maritim Nusantara.
Dalam kebijakan fiskal Sektor Kemaritiman harus ada keadilan bagi wilayah-wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah poros maritim.
"Perjuangan tujuh Provinsi Kepulauan termasuk Maluku perlu mendapat perhatian, karena selama ini pendapatan dari sektor perikanan dibagi sama rata dengan daerah-daerah yang bukan penghasil perikanan," kata Ros Far Far.
Padahal, tambah dia, di daerah lain penghasil sektor pertambangan terbesar diberikan lebih besar kepada daerah penghasil.
"Ini perlakuan yang sangat tidak adil. Karena itu, diharapkan kepada Dewan Ketahanan Nasional untuk memberikan masukan-masukan kepada bapak Presiden dengan kebijakan poros maritim agar wilayah timur khusus Provinsi Maluku diberikan perhatian khusus," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Provinsi Maluku memiliki wilayah laut begitu luas tetapi kesiapan armada untuk menangkal illegal fishing sangat terbatas. Ini membuat pencurian ikan tidak dapat terpantau maksimal," kata Ros Far Far, pada pertemuan dengan Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam rangka Kajian Daerah yang dipimpin Brigjen TNI Ali Imron, di Ambon, Rabu.
Pertemuan itu dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburaa dan dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku.
Menurut Ros Far Far, tiga daerah kabupaten di Provinsi Maluku, yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sampai saat ini belum berada dalam pengawasan TNI Angkatan Laut Ambon dan masih dalam pengawasan TNI Angkatan Laut Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Saya sudah tiga kali berbicara masalah ini dengan Dewan Ketahanan Nasional, meminta masalah ini dikaji sehingga tiga daerah tersebut diserahkan pengamanannya kepada Angkatan Laut Ambon, katanya.
Menurut dia, kalau sudah menjadi tanggung jawab Angkatan Laut Ambon, pasti seluruh sarana pendukung pengamanan di laut dikerahkan secara maksimal.
Sekda Ros Far Far, menuturkan beberapa waktu lalu ada kelompok nelayan dari NTT masuk jauh ke wilayah laut MBD sehingga terjadi pemukulan dan kondisinya sangat memprihatinkan.
Untuk mengatasi masalah tersebut sangat sulit, karena tidak memiliki armada yang cepat dan TNI Angkatan Laut Ambon tidak memiliki kewenangan memberikan pengamanan di wilayah itu.
TNI Angkatan Laut Ambon tidak bisa berbuat banyak, karena wilayah itu bukan menjadi kewenangan mereka tetapi menjadi kewenangan TNI Angkatan Laut Kupang.
"Pelanggaran wilayah administratif terjadi di Provinsi Maluku tetapi kewenangan pengamanan ada di daerah lain, ini sudah lama terjadi sehingga perlu mendapat kajian Dewan Ketahanan Nasional," katanya.
Terkait Indonesia dijadikan poros maritim dunia, Ros Far Far menyatakan wilayah timur khususnya Maluku perlu dimasukkan dalam poros maritim Nusantara.
Dalam kebijakan fiskal Sektor Kemaritiman harus ada keadilan bagi wilayah-wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah poros maritim.
"Perjuangan tujuh Provinsi Kepulauan termasuk Maluku perlu mendapat perhatian, karena selama ini pendapatan dari sektor perikanan dibagi sama rata dengan daerah-daerah yang bukan penghasil perikanan," kata Ros Far Far.
Padahal, tambah dia, di daerah lain penghasil sektor pertambangan terbesar diberikan lebih besar kepada daerah penghasil.
"Ini perlakuan yang sangat tidak adil. Karena itu, diharapkan kepada Dewan Ketahanan Nasional untuk memberikan masukan-masukan kepada bapak Presiden dengan kebijakan poros maritim agar wilayah timur khusus Provinsi Maluku diberikan perhatian khusus," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015